Desain Asumsi Makro dan Kebijakan Fiskal 2022 Harus Akurat

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Andri/Man

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah agar perumusan desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022 harus tepat dan akurat. Perekonomian domestik ke depan masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang diproyeksi mengalami tekanan. 

“Dalam ketidakpastian ekonomi ini, tentunya pemerintah perlu membuat langkah taktis agar ekonomi bisa segera berputar, keuangan negara juga harus aman dan dapat meningkatkan confident level pasar. Saya harapkan, berbagai upaya kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa bangkit dan pulih,” jelas Said dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Selasa (27/4). 

Menurutnya, mengacu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah memiliki tiga tahun anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari 3 persen PDB. Pada 2022 nanti adalah waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit.  

Karena itu, Said berharap agar desain ekonomi makro yang dibuat pemerintah harus efektif dan terukur, sehingga bisa menaikkan iklim ekonomi yang kondusif dan menjamin postur keuangan negara yang kredibel dan akuntabel. “Ini  kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk memompa belanjanya agar menyumbang lebih besar kue pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. 

Said mengaku, upaya mempercepat pemulihan ekonomi tidaklah mudah. Sehingga, membutuhkan extra effort dari pemerintah. Sebab, sejumlah hambatan, baik nasional dan global masih akan terjadi. Misalnya, pandemi Covid-19. Salah satunya, kasus pandemi Covid-19 di India yang menjadi penyumbang gelombang kedua kasus Covid-19 secara global.

Selain Covid-19, lanjut Said, penghalang pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh melambatnya laju sektor riil. Pembatasan gerak sosial akibat penegakkan protokol kesehatan menjadi kendala produktivitas sektor riil, khususnya UMKM. Masalah lainnya, tutur Said, gencarnya pembangunan infrastruktur.  

Legislator dapil Jawa Timur XI itu menilai masih terdapat beberapa pembangunan infrastruktur yang tidak disertai dengan studi kelayakan yang memadai. Sehingga, alih-alih memberi dukungan percepatan pertumbuhan ekonomi, kekurangtepatan pembangunan infrastruktur tersebut malah menjadi beban keuangan. 

Karena itu, saran Said, pemerintah harus mengambil langkah efisiensi dan tepat dengan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur yang telah, sedang, dan yang akan dilaksanakan, agar ke depan tidak menjadi beban keuangan yang makin membesar.  mh/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)