Delapan RUU tentang Provinsi Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Foto: JAKA/PDT
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022). Foto: JAKA/PDT

Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI. Melalui persidangan tersebut, kedelapan RUU itu disepakati menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

“Sidang dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi II DPR RI ini dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?” tanya Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11). Pertanyaan tersebut lalu ditanggapi ‘setuju’ oleh para hadirin Rapat Paripurna, yang diiringi pemukulan palu sidang bahwa UU tersebut telah disahkan bersama.

Sebagai informasi, Komisi II DPR RI mengajukan 8 (delapan) RUU tentang Provinsi. Mulai dari, RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, RUU tentang Kalimantan Tengah, dan RUU tentang Provinsi Bali.

Perlu diketahui, tujuan lahirnya RUU Tentang Provinsi adalah sebagai bentuk upaya menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi yang sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UndangUndang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal tersebut berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Oleh karena itu, dengan hadirnya RUU tentang Provinsi ini diharapkan menjadi jawaban atas sejumlah permasalahan dan kebutuhan hukum terkini untuk pemerintah daerah sekaligus masyarakat. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut bisa mengakselerasi gerak roda pemerintah daerah, kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. •ts/rdn

KOMISI II DPR RI MENGAJUKAN 8 (DELAPAN) RUU TENTANG PROVINSI. MULAI DARI, RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA, RUU TENTANG PROVINSI SUMATERA SELATAN, RUU TENTANG PROVINSI JAWA BARAT, RUU TENTANG PROVINSI JAWA TENGAH, RUU TENTANG PROVINSI JAWA TIMUR, RUU TENTANG PROVINSI MALUKU, RUU TENTANG KALIMANTAN TENGAH, DAN RUU TENTANG PROVINSI BALI.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)