BPTP Harus Adaptif Terhadap Perubahan

Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan. Foto: EKI/PDT
Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan. Foto: EKI/PDT

Adanya peleburan sejumlah lembaga atau badan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya bagi Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dihilangkan dan muncul badan baru yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Sayangnya, hingga kini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) belum mengeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi dari badan tersebut. Begitu pula dengan personil dan anggarannya.

“Untuk itu, melalui forum ini, saya meminta Komisi IV melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar proses keluarnya tugas dan fungsi itu bisa disegerakan. Agar anggarannya bisa ditetapkan oleh komisi IV,” usul Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan pada pertemuan dalam kunjungan kerja reses Komisi IV DPR di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu lalu (8/10).

Adanya perubahan badan pada Kementan juga secara otomatis akan berdampak pada tugas dan fungsi unit kerja di bawahnya, termasuk BPTP yang sebagai pelaksana pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi Pertanian.

Disisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip, mendorong agar personel di BPTP, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan agar adaptif terhadap segala perubahan tugas dan fungsi barunya nanti. Menurutnya BPTP harus menyesuaikan diri, melakukan inovasi juga dengan tugas baru sebagai standarisasi dan sertifikasi di sektor pertanian.

“BPTP juga harus menyesuaikan inovasinya dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan komunitas-komunitas di sektor pertanian, sehingga standarisasi dan sertifikasi itu bisa kita lakukan dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian kita,” papar I Made Urip.

Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya, Darori Wonodipuro, mendorong agar BPTP kedepannya melakukan standarisasi atau penelitian terkait pertanian yang lebih mutakhir. “Misalnya pada padi unggulan, bagaimana petani bisa mendapatkan hasil produksi yang tinggi tapi rasanya enak. Sebab kadangkadang ada hasil penelitian misalnya produksi padinya tinggi namun rasanya tidak enak atau sebaliknya. Jadi keduanya harus dikawinkan,” demikian Darori. •eki/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)