BKSAP Serukan Resolusi Percepatan Digitalisasi UMKM di Sidang AIPA

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzetti Bilbina (kanan). Foto: Jaka/Man

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Arzetti Bilbina menilai pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi digital dan keuangan pasca pandemi. Khususnya, digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat membantu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. 

Arzeti lebih lanjut menjelaskan, pemanfaatan teknologi digital dapat bertindak sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sisi lain, digitalisasi diharapkan menjadi masa depan dunia dan kawasan sebagai salah satu solusi efektif untuk pemberdayaan perempuan. 

“UMKM merupakan platform pemberdayaan yang signifikan bagi perempuan tidak hanya sebagai pekerja upahan tetapi untuk pengembangan kemampuan perempuan menjadi pengusaha,” kata Arzeti dalam sesi Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) yang dilakukan secara virtual dari Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (23/8). 

WAIPA merupakan salah satu rangkaian Sidang Umum AIPA ke-42  yang diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2021. Turut hadir Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah. 

Dalam sesi WAIPA tersebut, delegasi DPR RI menyerukan penguatan inklusi digital secara aktif. Salah satunya dengan mengusulkan resolusi bagi negara-negara AIPA untuk meningkatkan digitalisasi UMKM sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam pemulihan dan realisasi pasca-pandemi inklusi digital. 

“Tadi (delegasi) Indonesia memberikan satu opsi yaitu digitalisasi UMKM, dimana semua negara sepakat dengan opsi tersebut,” terangnya. 

Namun untuk mencapai inklusi digital, Arzeti mengingatkan harus diiringi peningkatan ketersediaan akses internet yang terjangkau dan merata. Hal ini juga terkait upaya memperbesar akses internet di daerah terpencil dan pedesaan, sehingga mengurangi ketimpangan digital. 

“Yang sangat urgen sekarang adalah bagaimana akses terhadap internet itu bisa merata dan dinikmati seluruh masyarakat di kawasan, terutama di pelosok-pelosok,” terang Arzeti. 

Politisi dari F-PKB ini mendorong negara-negara anggota AIPA ASEAN untuk memperkuat serta memperluas kebijakan digital inklusif dan responsif terhadap tantangan revolusi industri 4.0. Hal ini diperlukan dalam rangka mendukung serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Sidang Umum AIPA ke-42 diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2021 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah. Forum bertajuk ‘Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025’ itu membahas dan mengesahkan sejumlah draf-draf resolusi di bidang politik, ekonomi, sosial, serta isu-isu tentang perempuan di kawasan regional.   

AIPA merupakan organisasi parlemen regional yang menghimpun parlemen negara-negara ASEAN. Saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.  ann/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)