BKSAP DPR Dorong Karawang Capai Pembangunan Berkelanjutan

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam agenda BKSAP Day di Karawang. Foto: Ria/nvl

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Karawang. Mengingat pandemi Covid-19 telah memberikan dampak secara multidimensi diperkirakan akan mempengaruhi pencapaian indikator TPB, baik secara nasional maupun lokal. Di Karawang, sejumlah indikator pembangunan, seperti ekonomi dan sosial turut terkoreksi. 

“Pertumbuhan ekonomi Karawang terkontraksi paling dalam di Jawa Barat, menjadi minus 3,59 persen, tingkat pengangguran bertambah sebesar 1,91 persen, hingga jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 0,87 persen. Padahal sebelum pandemi, SDGs Center UNPAD menyebut capaian TPB Kabupaten Karawang sudah cukup baik dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Karawang untuk mendorong pencapaian TPB ini kembali,” ungkap Puteri saat mengikuti agenda BKSAP Day di  Karawang, Jawa Barat, Rabu (5/5). 

Puteri juga menggarisbawahi pentingnya kontribusi pemerintah daerah dalam mencapai TPB karena 65 persen dari indikator TPB berada dalam lingkup kabupaten/kota. “Skenario pemulihan ekonomi yang didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, termasuk dalam hal perumusan rencana dan kebijakan pembangunan daerah, harus dipastikan memenuhi prinsip-prinsip pengarusutamaan TPB. Terlebih, saat ini Pemkab Karawang juga sedang menyusun RPJMD periode 2021-2026,” tutur Puteri lebih lanjut. 

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong agar Pemkab Karawang turut memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan agenda pemutakhiran data SDGs Desa yang dilakukan pemerintah desa. 

“Perbaikan data SDGs Desa mendesak dilakukan. Tidak hanya sebagai basis pembangunan, tetapi juga sekaligus untuk mengukur pencapaian TPB di Karawang. Kita pun masih menemukan bahwa penyaluran bansos dihadapkan dengan ketidaktersediaan data yang akurat. Padahal, stimulus bansos, seperti BLT Dana Desa, sangat penting untuk menjaga daya beli kelompok rentan guna mencegah peningkatan angka kemiskinan di desa,” ujarnya. 

Di sisi lain, Puteri juga menyoroti masih adanya 24 desa di Kabupaten Karawang yang menyandang status tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun. Padahal Karawang memiliki potensi yang besar di sektor pertanian maupun industri pengolahan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius melalui dukungan pembangunan pelayanan publik dari Pemda. Termasuk pemberdayaan masyarakat desa melalui instrumen dana desa yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan. 

Puteri juga menekankan pentingnya pelibatan perguruan tinggi, seperti UNSIKA, dalam mendukung pencapaian TPB di Kabupaten Karawang. “Saya apresiasi karena ternyata UNSIKA telah memiliki Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan. Harapannya, pusat studi ini juga mampu mengawal dan mendorong pencapaian TPB di Karawang. UNSIKA dan Pemda Karawang perlu berkolaborasi dalam memetakan target dan prioritas sehingga upaya pencapaian TPB di Karawang dapat dipercepat dan menjadi lebih selaras,” tutupnya.  rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)