BKSAP DPR Buka Jalan Potensi Kerja Sama Daerah Dengan Negara Lain

 
Pertemuan Tim Kunjungan Kerja BKSAP dipimpin Ketua BKSAP Fadli Zon dengan Bupati Garut. Foto: Alfi/jk

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja sebagai bagian dari program penjangkauan publik (public outreach). Acara tersebut digelar dengan berdialog dan berdiskusi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, civitas akademika Universitas Garut dan Institut Pendidikan Indonesia beserta perwakilan mahasiswa, dengan mengusung tema  “Diplomasi Parlemen Sebagai Diplomasi Total Indonesia”, di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (21/1).

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD), BKSAP memiliki keinginan untuk menangkap aspirasi dan pandangan publik dalam pelaksanaan diplomasi parlemen sekaligus memperluas informasi mengenai peran diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Selain menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Dewan juga menjalankan tugas diplomasi parlemen dengan negara lain.

“Dalam rangka kunjungan kerja BKSAP DPR RI, kami datang bersama untuk menjelaskan apa tugas-tugas diplomasi parlemen dan tentu ini bagian dari yang menyatu dengan tugas DPR. Harapannya dengan kunjungan ke daerah seperti ini, bisa membawakan aspirasi dan menjembatani aspirasi daerah dengan pihak-pihak lain di luar negeri,” kata Fadli Zon dalam keterangan pers kepada awak media, usai pertemuan.

Meski di tengah pandemi, Fadli Zon menyatakan hal itu tidak menyurutkan tugas diplomasi untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Apalagi saat ini, Indonesia tengah menjalankan diplomasi vaksin sebagai upaya bersama penanggulangan sebaran virus Covid-19. “Saling bertukar pengalaman dengan negara-negara lain tetap dilakukan, dengan Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, kita tetap mendukung diplomasi vaksin dan diplomasi menghadapi pandemi,” tambah politisi Partai Gerindra itu.

Secara khusus dalam kunjungan tersebut, pihaknya juga membahas potensi kerja sama yang bisa dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi di Garut dengan perguruan lainnya di luar negeri. “Ada beberapa perguruan tinggi (di Garut), yang mungkin bisa kita fasilitasi dan kita jembatani dengan perguruan-perguruan lain di luar negeri. Termasuk juga menjembatani dengan Anggota DPR yang hadir dari Komisi X dengan bidang pendidikan, Komisi VII juga Komisi I, untuk tahu perkembangan informasi terakhir,” lanjut legislator dapil Jabar V itu.

Pada kesempatan tersebut, Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menjelaskan terkait ditundanya pengangkatan pegawai dan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/P3K) karena adanya pandemi Covid-19. 

Ia menambahkan, Komisi X DPR RI telah membahas dengan empat kementerian terkait ini, dan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan PKH 2 dan guru honorer harapannya selesai tahun 2021 ini dari yang seharusnya selesai tahun kemarin, Komisi X telah beri batas waktu sampai Maret,” ungkapnya.  alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)