BKSAP Dorong Target Pembangunan Tasikmalaya Selaras dengan Kerangka Kerja SDGs

Foto bersama Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI usai Sosialisasi Diplomasi Parlemen di Tasikmalaya. Foto: RIDWAN/NVL

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen bertema “Urgensi SDGs dan Momentum Parliamentary Speakers Summit P20 Indonesia 2022 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam sambutannya, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendorong agar target pembangunan di kota maupun kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dapat selaras dengan kerangka kerja (frame work) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). 

“Satu hal yang penting, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ini perlu menyesuaikan target pembangunannya dalam satu framework SDGs. Terdapat sebanyak 17 tujuan (goals), ada lebih dari 100 target. Misalnya tujuan nomor satu dan dua adalah nol kemiskinan dan kelaparan,” ujar Fadli di depan peserta sosialisasi, di Kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (20/7). 

Sehingga, upaya untuk menghadirkan zero poverty and hunger tersebut dapat dimulai dari sektor yang sangat dominan di Tasikmalaya, yaitu pertanian. Sehingga, diharapkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta masyarakatnya dapat fokus meningkatkan pembangunan sektor pertanian yang berkualitas. Sehingga, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Misalnya, Tasikmalaya cocok dengan pertanian. Itu bisa mendatangkan PAD yang besar kalau dikelola dengan baik karena harga-harga komoditas pasti merangkak naik,” tambah Fadli. 

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra ini turut mengingatkan, Indonesia pernah menjadi eksportir utama komoditas penting (hot commodities) ke beberapa negara di dunia saat masih dalam masa penjajahan Hindia-Belanda. Di antaranya adalah gula, cengkeh, dan tembakau. Namun, kini karena tata kelola yang kurang baik, akhirnya Indonesia alami kemunduran karena banyaknya impor komoditas. 

Jika, Tasikmalaya fokus untuk mengembangkan sektor pertanian, maka tidak hanya berguna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, tapi juga bermanfaat sebagai ketahanan pangan secara nasional dengan memperbanyak lumbung-lumbung pangan yang dipasok dari wilayah subur seperti Tasikmalaya. “Jadi, kalau kita prioritaskan sektor pertanian itu sebenarnya sangat tepat di samping juga utuk ketahanan pangan kita,” ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini. 

Diketahui, struktur perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh empat kategori lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; serta industri pengolahan. Keempat sektor usaha tersebut telah menyumbang sebesar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tasikmalaya. •rdn/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)