Belum Ada Pembahasan Wacana Pilkada Lewat DPRD

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Foto: EOT/PDT 
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Foto: EOT/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait wacana pilkada dikembalikan melalui DPRD. Pihaknya tengah fokus mengawasi dan konsultasi berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pada tahapan Pemilu yang akan berlangsung.

“Wacana terkait Pilkada, belum ada pembahasan. Sejauh ini masih 27 November 2024. Dengan undang-undang yang tidak direvisi, yakni UU Pilkada nomor 10 tahun 2016,” ungkap Saan kepada wartawan, Rabu (11/10).

Ditambahkannya, jika ada kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang, lebih baik dilakukan perbaikan, bukan malah mengembalikan pilkada lewat DPRD. Sebaliknya jika kembali kepada mekanisme tersebut, menurut Politisi Fraksi Nasdem ini hal itu merupakan sebuah kemunduran. “Menurut saya apabila pilkada langsung ini dinilai ada kelemahan-kelemahan, itu yang kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali kita mundur ke masa lalu,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang. Politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini juga mengungkapkan bahwa sejauh ini Komisi II DPR RI belum membicarakan terkait wacana pilkada lewat DPRD. Dia menegaskan pilkada tetap dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan perintah undang-undang.

“Perintah Undang-Undang tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan itu di Komisi II,” jelas Junimart. Selain itu Junimart juga menjelaskan bahwa wacana pilkada lewat DPRD tidak dapat dijadikan jaminan untuk menghindari transaksional. Dan hal itu kembali kepada politik demokrasi yang bersih, sehingga perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendetail.

Sebagaimana diketahui, belakangan muncul wacana Pilkada melalui DPRD, setelah pertemuan Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa kedua lembaga ini sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD. Pemilihan kepala daerah melalui DPRD menurut Bamsoet tetap memenuhi asas demokrasi. •ayu/aha

APABILA PILKADA LANGSUNG INI DINILAI ADA KELEMAHANKELEMAHAN, ITU YANG KITA PERBAIKI BERSAMA. BUKAN BERARTI KITA KEMBALI KITA MUNDUR KE MASA LALU.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)