BBM Naik, Diah Nurwitasari: Pemerintah Dianggap Tak Dengar Suara Rakyat

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat menemui unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI yang menolak kenaikan harga BBM. Foto: PRIMA/NVL
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat menemui unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI yang menolak kenaikan harga BBM. Foto: PRIMA/NVL

Kritik kembali disuarakan merespon kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah. Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah ternyata tidak mendengarkan suara rakyat. Menurutnya, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kondisi masyarakat yang baru saja bangkit pasca-pandemi Covid-19. Kenaikan ini sekali lagi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah atas derita rakyat kecil.

“Innalilahi Wa Inna ilaihi Roojiuun. Pemerintah benar-benar tidak mendengarkan suara rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli lagi dengan kondisi masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan jargon pemerintah ‘Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’. Ternyata yang dilakukan pemerintah malah menambah beban rakyat,” ungkap Diah lewat keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (3/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM bersubsidi. “PKS sendiri sudah sering memberikan masukan kepada pemerintah termasuk salah satunya pembatasan. Pembatasan di sini maksudnya pengetatan dan pengelompokan kendaraan yang bisa menggunakan BBM bersubsidi,” urai legislator dapil Jawa Barat II itu.

Diah melanjutkan, kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan musibah bagi kita. Pemerintah hanya mencari jalan cepat tanpa memperhatikan masyarakat. “Kami berharap apa yang dilakukan pemerintah ini benar-benar sudah dihitung dengan matang, karena dampak ikutannya sangatlah berat,” tutup Diah. •mh/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)