Bansos Kembali Diberlakukan, DPR: Jangan Ada Lagi Duplikasi Penerima

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni. Foto: Jaka/nvl

Pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai. Program ini dinilai bisa menggerakan ekonomi masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mendukung agar penyaluran bansos dipercepat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.  

“Dalam situasi seperti ini, bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga,” kata Lisda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Minggu (4/7). Ia meminta semua pihak mengawasi proses penyaluran bansos tunai. 

Pengawasan sangat penting agar tidak terjadi lagi penerima ganda atau duplikasi penerima seperti temuan Kementerian Sosial sebelumnya. “Meski dalam situasi darurat, kita berharap pemerintah menyalurkan bansos dengan cermat, sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada lagi duplikasi penerima,” ujar politisi Partai NasDem itu. 

Pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa-Bali, 3-20 Juli untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19. Dalam periode tersebut, aktivitas masyarakat terbatas. Menurut politisi Partai Nasdem ini, bansos juga bisa meredam kemungkinan munculnya gejolak akibat pembatasan mobilitas warga. 

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah segera menyalurkan bansos. “Paling lambat pekan depan bansos dapat tersalur,” ujar Risma melalui siaran pers. Besaran bansos Rp300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga setiap awal bulan. Bansos Mei dan Juni akan diberikan sebesar Rp600 ribu secara sekaligus.  tn/sf

"Bansos merupakan salah satu tumpuan andalan untuk menggerakkan perekonomian keluarga."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)