Bangun Kolaborasi Intensif, BK DPR Tandatangani MoU dengan Institusi Keagamaan di Palangkaraya

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul berfoto bersama usai penandatanganan MoU di IAKN. Foto: Ica/nvl

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penandatangan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah institusi keagamaan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah guna membangun kolaborasi yang lebih intensif dalam berbagai hal. Institusi Keagamaan tersebut yakni Institut Agaman Kristen Negeri (IAKN) Palangkaraya, Universitas Kristen Palangkaraya (UNKRIP), dan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis (STT GKE). 

“Kerja sama ini dimaksudkan untuk membangun kolaborasi dan memperluas jaringan DPR, khususnya Badan Keahlian, dalam rangka peningkatan partisipasi publik. Mengingat tuntutan akan rumusan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat semakin kuat,” jelas Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul, usai penandatanganan MoU di Kampus IAKN, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (26/6). 

Sensi, sapaan akrabnya berharap, dengan adanya penambahan tiga kolaborasi bersama perguruan tinggi di Palangkaraya yang dilakukan melalui penandatanganan MoU ini, maka ruang pelibatan partisipasi publik bagi BK untuk melakukan penyusunan naskah akedemik, Rancangan Undang-Undang (RUU), maupun naskah kebijakan lain di DPR bisa ditambah. Hal tersebut, ditegaskan Sensi, menjadi hal penting dari terlaksananya agenda penandatanganan MoU yang telah dilakukan BK DPR RI. 

“Di samping memperluas jaringan, tentunya lebih detail lagi, kebutuhan untuk penelitian, misal terhadap RUU, kami juga mencari pakar-pakar yang ahli di bidangnya dan tidak hanya dari sekitar wilayah DKI Jakarta saja, namun hingga ke Kalimantan, sehingga nanti masukan-masukan bisa lebih bervariasi,” ujar Sensi. 

Selain itu, Sensi juga menyoroti Kalimantan merupakan wilayah yang strategis, terlebih lagi lokasi Palangka Raya nantinya akan dekat dengan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur. “Pakar-pakar di sini juga mulai mempersiapkan diri dan merespon berbagai dinamika dan pemikiran yang ada di pusat-pusat pemerintahan, salah satunya terkait IKN. Sehingga pakar dan akademisi di Kalimantan ini juga berpotensi dapat memperluas kajian BK DPR RI melalui berbagai pemikiran dan juga masukan,” ucap Sensi. 

Dengan adanya MoU ini, Sensi memaparkan bahwa dalam penyusunan naskah akademik, BK DPR akan melakukan kerja sama di berbagai sektor, tidak hanya RUU saja, tapi juga hingga naskah akademik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kajian-kajian yang dihasilkan lebih berkualitas. •ica/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)