Baleg Serap Aspirasi RUU PT TUN Mataram

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam (tengah). Foto: Kiki/Man

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam memandang, cakupan wilayah hukum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya sudah terlalu luas. Untuk itu pembangunan kantor PT TUN Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu solusi mewujudkan akses keadilan keadilan (acces to justice) dan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat setempat. 

“Saya menilai PT TUN Surabaya yang saat ini daerah hukumnya meliputi Wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terlalu luas dan mengalami sejumlah kendala dalam penanganan kasus hukum,” ucap Ibnu saat memimpin pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, NTB, Kamis (11/11) 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pembangunan rumah dinas untuk Hakim di setiap daerah merupakan usulan yang sangat baik. Mengingat masa jabatan hakim masa pensiunnya adalah 65 tahun ditambah lagi ketika bertugas di daerah tidak mendapatkan fasilitas perumahan. 

“Karena banyak hakim pengadilan tinggi yang meninggal dan lain sebagainya karena jauh dengan keluarga, aspirasi itu adalah sangat baik dan itu akan kita sampaikan ke Mahkamah Agung untuk melaksanakan aspirasi itu,” tukas Ibnu.  qq/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)