Baleg Serap Aspirasi Implementasi UU Pengelolaan Sampah di Bali

Tim Kunjungan Kerja Bada Legislasi (Baleg) DPR RI mengunjungi Kantor Gubernur Bali. Foto: RSB/PDT 
Tim Kunjungan Kerja Bada Legislasi (Baleg) DPR RI mengunjungi Kantor Gubernur Bali. Foto: RSB/PDT

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Desy Ratnasari menilai persoalan sampah di tataran pemerintah daerah, Kabupaten dan Kota Denpasar sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, lokasi pembuangan sampah yang hanya memiliki lahan 2,5 hektar tidak dapat menampung tumpukan sampah yang mencapai ketinggian hampir dua puluh meter.

“Seharusnya ada jalan keluar, tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai Kota Denpasar yang pulaunya kecil dinilai tidak bisa mengelola sampahnya sendiri, bahkan menjadi produksi sampah terbesar di Indonesia. Harus ada perbaikan dalam persoalan sampah untuk kelanjutan lingkungan hidupnya, serta kenyamanan pendatang dalam hal ini, konteks pariwisata,” ungkap Desy usai mengikuti kunjungan Baleg DPR RI terkait implementasi UU Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Provinsi Bali, Rabu, (19/10).

Politisi Fraksi PAN itu menjelaskan persoalan tata kelola sampah bukan hanya tanggung jawab, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saja, akan tetapi juga BUMN seperti PLN, yang memanfaatkan hasil biogas untuk energi listrik. Selain itu, nilainya, BRIN bisa mendorong pemanfaatan sampah yang bisa digunakan kembali untuk masyarakat. Bagi Desy, sinergi adalah jalan keluar dari persoalan sampah.

Ia pun mengimbau agar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Kemenko PMK) mengedukasi masyarakat. “Saya berharap Kemenko PMK dapat menjelaskan habituasi kehidupan atau gaya kita berdampak terhadap sustainable lingkungan dalam hal pembuangan atau menghasilkan sampah dalam kehidupan seharihari perlu adanya edukasi terhadap manusianya,” pungkasnya.

Saat ini Keberadaan UU Pengelolaan Sampah merupakan salah satu perwujudan upaya menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang baik sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. UU Pengelolaan Sampah ini telah berlaku lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya. Selama berlaku UU Pengelolaan Sampah tersebut, beberapa peraturan pelaksanaan atas UU Pengelolaan Sampah telah terbentuk. •rni/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)