Baleg Pantau Implementasi UU Pangan di Sulsel

 
Foto bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel dan jajarannya, serta kalangan sivitas akademika Sulsel. Foto: Ayu/Nvl

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron menilai pangan menjadi persoalan krusial negara ke depan. Oleh karenanya pemantauan implementasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius dari Baleg DPR RI.  

“Pangan adalah mati hidupnya bangsa. Oleh karena itu, Baleg fokus memantau implementasi UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang menjadi lumbung padi nasional. Atas dasar itulah kami mendatangi provinsi ini untuk melihat implementasi dari undang-undang tersebut,” ujar Herman usai pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Plt. Gubernur Sulsel dan jajarannya, serta kalangan sivitas akademika Sulsel, di Makassar, Sulsel, Rabu (17/3). 

Prinsip UU 18 Tahun 2012 ini, menurut Herman, adanya semangat, untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan. Sehingga menjadi penting juga untuk memantau bagaimana sistem dan tata laksana pertanian di daerah. Dimana target-target terhadap capaian produksi juga sangat tergantung pada produsen, dalam hal ini petani. 

Politisi dapil Jawa Barat VIII ini menuturkan, sangat penting untuk memantau bagaimana sistem dan tata laksana pertanian di daerah. Di Sulsel, Herman menemukan hal yang menarik, dimana selama ini Perda Pangan di Sulsel masih mengacu terhadap undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 7 Tahun 1996. Padahal UU tersebut sangat berbeda. 

Perbedaan yang signifikan, menurut Herman, terkait komitmen untuk melakukan sistem pertanian berkelanjutan, serta menjaga sawah-sawah produktif dengan baik. “Menjalankan sistem pertanian berkelanjutan menjadi salah satu implementasi Undang-Undang Pangan ini. Dimana hal itu bisa memberikan jaminan ketersediaan pangan nasional masa kini, dan masa depan,” pungkas politisi Fraksi Partai Demokrat ini. 

Di Sulsel ini, sebut Herman, hanya ada 9 kabupaten yang menjalankan sistem pertanian berkelanjutan. Hal itu sangat disayangkan mengingat Sulsel menjadi salah satu dari tujuh lumbung padi nasional.  ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)