Baleg DPR Targetkan Pembentukan PT TUN Baru dalam 4 Tahun

 
Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun. Foto: Dipa/Man

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan Mahkamah Agung, dipandang perlu dibentuk PT TUN yang baru untuk menambah kapasitas pengadilan tinggi yang sudah terbentuk sebelumnya. Diketahui saat ini baru ada empat PT TUN yaitu PT TUN Medan, PT TUN Jakarta, PT TUN Makassar, dan PT TUN Surabaya. Direncanakan, pembentukan PT TUN di Kalimantan nantinya akan berpusat di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Anggota Baleg DPR RI Adang Daradjatun mengakui, di tengah pandemi Covid-19 banyak kendala dan tantangan yang dihadapi untuk membentuk PT TUN baru.

“Seperti yang kita rapatkan di DPR, khususnya di Baleg DPR RI, urgensi pembentukan pengadilan tinggi agama dan sebagainya, sangat penting sekali. Mendengar paparan langsung dari para pelaku di lapangan, Ketua Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa situasi sekarang itu jelas sulit,” tutur Adang saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Kalsel, Kamis (11/11). 

Adang menjelaskan, luasnya daerah hukum setiap PT TUN, turut menimbulkan inefisiensi dari sisi biaya transportasi yang harus ditanggung masyarakat pencari keadilan. Dari sisi manajemen, jauhnya jarak pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung ke pengadilan tingkat pertama, mengakibatkan rentang kendali yang tidak efektif. Selain itu, penambahan volume perkara yang cenderung meningkat, menjadi alasan yang mendesak untuk membentuk pengadilan tinggi tata usaha negara yang baru. 

“Salah satu contohnya, perkara di (Kalsel) sini masalah tanah 100 meter, tetapi disidangkannya di Jakarta. Maka yang bersangkutan memerlukan biaya yang besar, sedangkan yang kita tahu bahwa prinsip hukum itu harus sederhana, murah dan segera. Jadi, dalam hal ini esensi daripada pembentukan RUU ini, kita ingin masyarakat ingin mendapatkan pelayanan hukum yang baik dengan membangun pengadilan-pengadilan tinggi di beberapa wilayah,” pungkas politisi PKS itu.  dip/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)