BAKN Serap Masukan Pelaksanaan DAK di Sumsel

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati bertukar cenderamata dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPK Perwakilan Sumsel. Foto: Jaka/Nvl

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan desentralisasi fiskal yang bertujuan agar pembangunan di daerah berjalan lancar. Untuk itu BAKN banyak menerima masukan dari kepala daerah, sebab pemerintah daerah lebih memahami kondisi mereka sendiri. 

“Tapi kita tadi mendapat masukan, bahwa terkadang daerah minta apa, tapi dapatnya berbeda dari yang diusulkan. Atau terkadang mintanya kapan, sedangkan proyeknya sudah jalan tapi duitnya juga belum cair. Hal ini tentu menyebabkan pembangunan infrastruktur fisik maupun nonfisik menjadi terhambat,” ujar Anis saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (16/3). 

Politisi Fraksi PKS ini menuturkan, BAKN pada tahun ini akan konsen untuk meneliti sejauh mana DAK ini digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. BAKN juga akan memastikan pemerintah pusat memahami dengan baik kebutuhan daerah. Selain itu, juga ada keluhan tentang aturan yang bolak-balik direvisi.

 “Ini gunanya kunker kali ini, agar kita bisa melihat dan mendengar secara langsung bagaimana persepsi pemda terhadap DAK. Tadi tentunya banyak sekali aspirasi yang berharga. Kita bisa meneliti dan menelaah diinternal BAKN untuk kemudian bisa menghasilkan masukan-masukan bagi alokasi DAK ke depan,” imbuh legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan, refocussing anggaran akibat pandemi Covid-19 cukup menyulitkan pemerintah daerah. Namun begitu, Sumsel tetap berupaya menjalankan semua program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“RPJMD ini janji politik yang tertuang di dalam keputusan dan sudah disetujui DPRD, sehingga memang harus dilakukan agar daerah ini terus maju. Sebab itulah, kita bisa menyampaikan hal itu ke BAKN DPR RI ini agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat dengan harapan ada solusinya,” katanya.  jk/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)