BAKN DPR Minta Ditjen Bea Cukai Tindak Tegas Penggunaan Cukai Palsu

Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati saat kunjungan lapangan BAKN ke PT Pura Barutama. Foto: Andri/nvl

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menindak tegas terkait penggunaan cukai palsu yang sampai sekarang masih terjadi pada banyak rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat. 

“Antisipasi yang telah dilakukan Bea Cukai sendiri seperti apa, supaya kedepannya tidak ada lagi pihakpihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan cukai palsu dan sampai sekarang masih terus terjadi?, tanya Anis dalam kunjungan lapangan BAKN ke PT Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (7/6). Kunjungan ini dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI atas LHP BPK RI terhadap pengelolaan cukai hasil tembakau.  

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga mengingatkan Bea Cukai agar membuat kebijakan khusus dan menindaklanjuti kasus cukai palsu yang kerap terjadi. Ia juga mengingatkan agar Peruri memiliki mekanisme khusus ketika ditemui kerusakan pada pita cukai yang asli. “Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Bea Cukai agar peristiwa serupa tidak terulang,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.   

Anis menegaskan, seharusnya pemerintah selayaknya membuat peraturan yang lebih adil kepada industri rokok dengan memberikan pembinaan yang baik. “Saya sangat miris mendengar laporan dari pihak pengelola industri rokok yang merasa tidak pernah mendapatkan bimbingan ataupun edukasi dari pemerintah. Sementara Ditjen Bea Cukai didesak dan dievaluasi jika ada penurunan pendapatan cukai tembakau. Kurangnya pembinaan, menjadi satu hal yang perlu dicermati,” tegas Anis.  

Anis juga menekankan perlunya Ditjen Bea Cukai memiliki antisipasi atas temuan BPK tentang adanya pita cukai palsu. Beredarnya cukai palsu akan berpengaruh pada pendapatan negara karena dipastikan cukai palsu tidak akan masuk ke dalam pendapatan negara. “Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu memiliki antisipasi dan sikap yang telah disiapkan jika kasus cukai palsu ini terus ditemukan,” katanya. •man/sf

SAYA SANGAT MIRIS MENDENGAR LAPORAN DARI PIHAK PENGELOLA INDUSTRI ROKOK YANG MERASA TIDAK PERNAH MENDAPATKAN BIMBINGAN ATAUPUN EDUKASI DARI PEMERINTAH.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)