BAKN DPR Konsultasi ke BPK Terkait Penelaahan Cukai Hasil Tembakau

Badan Akuntabilitas Keuangan  Negara (BAKN) DPR RI melakukan rapat konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penelaahan cukai hasil tembakau. Konsultasi ini terkait dengan hasil pemeriksaan BPK Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang hasil cukai tembakau dari tahun 2016, 2019, hingga tahun 2020.  

“Nah, kita melihat dari sudut pandang BPK seperti apa, sejauh apa, dan saran perbaikannya seperti apa. Diharapkan nanti saran dan masukan dari BPK itu sinkron dengan apa yang kami temukan di lapangan, dan nanti bisa dilanjutkan dengan Kemenkeu,” ujar Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat rapat konsultasi di Gedung BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (16/6). 

Konsultasi ini adalah tindak lanjut setelah BAKN DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke beberapa perusahaan rokok untuk mendengar masukan terkait pengelolaan cukai, bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Di antara beberapa perusahaan rokok yang dikunjungi tersebut adalah PT Gudang Garam di Pasuruan, Jawa Timur; PT Pura Barutama, hingga PT Djarum, di Kudus, Jawa Tengah.  

Menurut Wahyu, BPK menemukan bahwa ada perbedaan antara stok material tembakau dengan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai. “Jadi, misalnya, kalau kita punya satu kilogram tembakau itu bisa berapa batang (rokok). Tetapi, setelah kita jumlahkan penerimaan cukainya lebih rendah. Jadi, (yang tercatat) produksinya lebih rendah dari yang sewajarnya,” tambah Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini.  

Di sisi lain, berdasarkan peninjauannya, para pengusaha rokok turut mengeluhkan tingginya tarif cukai yang selalu naik. Namun, di saat tarif cukai naik, produksi rokoknya menurun, tapi keuntungan perusahaannya bertambah atau tetap.  “Berarti kan ada anomali. Harusnya kan saat tarif cukai naik, produksi turun, keuntungan perusahaan juga turun. Tetapi, ini kan sebaliknya. Tarif cukai naik, produksi turun, harga rokok naik. Kira-kira seperti itu,” tambah Wahyu. •rdn/sf