Anwar Hafid: Sistem dan Sarpras BMKG Harus Ditingkatkan

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid. Foto: UPI/PDT 
Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid. Foto: UPI/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid mengatakan, secara demografis, Jawa Barat memiliki penduduk yang sangat besar di Indonesia, dan terdapat beberapa potensi bencana alam seperti gempa dan termasuk tsunami. Untuk itu, ia berharap sarana dan prasarana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kertajati, di Majalengka ini harus lebih ditingkatkan dan dirawat, sehingga dapat terus memberikan data-data yang valid kepada masyarakat.

“Berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) kita berharap sumber daya di sini terus diberikan pelatihanpelatihan, termasuk juga kepada masyarakat sekitar,” ungkap Anwar usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan jajaran BMKG Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat, Kamis (22/9). Dalam kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi V DPR RI menyoroti saranaprasarana, fasilitas, SDM, serta kinerja BMKG Kertajati.

Di sisi lain, Anwar mendorong BMKG Kertajati perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, supaya lebih memahami deteksi dini terhadap terjadinya bencana. Politisi Partai Demokrat itu pun mendukung program sekolah lapang dari BMKG, terutama kepada petani dan nelayan, sehingga mereka lebih mudah dalam melaksanakan aktivitasnya, serta meningkatkan kemampuan petani dan nelayan menghadapi risiko cuaca.

“Saya sampaikan peralatan di (BMKG Kertajati) sini harus memiliki kualifikasi tertentu, kualitas hasil kualifikasi, karena beberapa potensi keadaan angin dan sebagainya yang sedikit ekstrem di daerah ini. Sehingga saya kira kalau itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah bisa kita antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan proses lancarnya penerbangan yang ada di Kertajati,” pungkas Anwar. •upi/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)