Andreas Hugo Pareira: Upayakan Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wisata Labuan Bajo

 
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: DEVI/NVL

Labuan Bajo dikenal sebagai destinasi yang menjadi tujuan turis asing. Namun sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Labuan Bajo banyak mengandalkan wisatawan lokal, khususnya dengan adanya pembatasan akibat pandemi Covid-19. Saat ini terjadi sengketa pengelolaan industri wisata di Labuan bajo, atas kejadian ini Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira akan mengupayakan penyelesaian sengketa antarpihak yang berkepentingan. 

“Saya sebagai Anggota Komisi X yang membidangi pariwisata dan wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, perwakilan pelaku wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Otorita Labuan BajoFlores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada masa sidang yang akan datang,” papar Andreas dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (3/8).

Andreas menyebut, pelaku wisata di Labuan Bajo telah memahami bahwa konservasi penting untuk keberlanjutan Komodo. Ia mengatakan, faktor yang menjadi pemicu mogok massal justru karena adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTT.

“Penyebab mogok massal dipicu oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo tanpa melibatkan rakyat yang telah lebih dulu terlibat sebagai pelaku industri pariwisata,” tutur Andreas.

Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo hingga aksi demo yang berujung kekisruhan di Labuan Bajo pun menjadi perhatian dunia internasional. Komisi X DPR RI mendorong agar pemerintah bersama para stakeholder untuk segera menyelesaikan kekisruhan di Labuan Bajo buntut kebijakan kenaikan tarif masuk TN Komodo.

“Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negative campaign untuk Labuan Bajo-Flores. Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung,” tegas Andreas. DPR RI berkomitmen mendukung penyelesaian sengketa tersebut. Andreas juga mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak merugikan masyarakat. •ssb/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)