Andi Akmal Minta Pemerintah Gandeng Bulog Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto: Anne/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah melibatkan Bulog untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga kedelai. Menurut dia, Bulog tetap harus diberi peran dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan komoditas pangan. 

Akmal menjelaskan, Bulog dapat melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga di pasaran serta mengantisipasi kelangkaan. “Kalau mereka (swasta) menyimpan atau menimbun kita enggak tahu. Jadi, negara tidak punya instrumen untuk mengendalikan distribusi dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok warga kita,” kata Akmal usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau Bulog Divre Sulselbar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Minggu (20/2). 

Selanjutnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, peranan Bulog menjadi buffer stock juga perlu diperkuat melalui dukungan anggaran. Sehingga, fungsi Bulog untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan juga kestabilan harga bisa terlaksana dengan baik. 

“Misalnya, kalau harga jatuh kan dia (Bulog) bisa beli produk petani. Kalau harga melambung dia (Bulog) bisa operasi pasar melepas, sehingga harga bisa terkendali. Ini yang tidak bisa dilakuKan karena Bulog terbebani dengan utang komersil. Jadi fungsi Bulog tidak bisa dikatakan berjalan dengan baik,” terang Akmal. 

Akmal menuturkan, meski kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) komoditas Crude Palm Oil (CPO) telah diberlakukan sejak awal Februari namun ia menilai penerapan DMO agak terlambat. “DMO ini terlambat diterapkan sebenarnya, tiga bulan lalu kita sudah ingatkan tidak boleh ekspor kalau kebutuhan dalam negeri memang tidak tercukupi. Kedua, kita juga berharap satgas pangan bisa lebih cekatan dalam mencari distributor yang nakal dan menimbun sehingga menyebabkan harga naik dan langka,” katanya. 

Selain penerapan DMO, Akmal juga mengimbau pemerintah meningkatkan pengawasan ekspor. Mengingat, selain bahan baku minyak goreng, CPO juga diproduksi menjadi biodiesel (B30). “Mendag punya data sebenarnya perusahaan yang melakukan ekspor. Produksi CPO-nya berapa, produksi minyak gorengnya berapa. Ini menjadi tugas pemerintah untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tandas Akmal. •ann/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)