Alih Fungsi Hutan di Batam Bisa Berdampak Buruk untuk Lingkungan

 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat memimpin Kunspek ke Batam. Foto: Andri/nvl

Banyaknya pembukaan lahan hutan lindung maupun hutan konservasi yang telah berubah fungsi di Kota Batam, Kepulauan Riau, dinilai akan mengganggu kelangsungan ekosistem dan mengurangi fungsi hutan lindung. Untuk itu, Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat melakukan langkah cepat untuk melakukan penanganan terkait pengalihan fungsi hutan lindung yang terjadi di Batam. 

“Di mana yang kita lihat sekarang ini seharusnya menjadi resapan air, sekarang beralih fungsi menjadi permukiman. Lambatnya penanganan persoalan lingkungan akan berakibat fatal,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan untuk Permukiman dan Fasum/Fasos Komisi IV DPR RI, di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, (23/11). 

Budi, sapaan akrabnya menegaskan, KLHK dan pemerintah daerah seharusnya bisa cepat melakukan tindakan pencegahan sebelum ada kerusakan yang lebih luas. Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan tinjauan ke dua titik lokasi, yakni Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong mengenai pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman atau fasum.

Kata Budi, pihaknya juga sempat berdiskusi bersama jajaran KLHK, apakah ada skema menggantikan hutan lindung yang sudah dilepaskan untuk dijadikan TORA itu. Apakah tidak ada upaya untuk menanam kembali atau mencari lahan pengganti hutan lindung yang sudah ditebang itu untuk dihijaukan kembali.

“Kami dari Komisi IV DPR RI sangat peduli dengan konservasi dan juga keberlangsungan serta keberlanjutan Sumber Daya Alam kita karena hutan itu adalah aset yang sangat penting untuk Indonesia,” tegasnya.  man/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)