BKSAP Gelar FGD dengan Kemenlu Bahas Penguatan Diplomasi Indonesia Tahun 2023

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam FGD yang diselenggarakan BKSAP di Bogor. Foto: Ria/nr

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat menjadi pembicara dalam FGD yang diselenggarakan BKSAP di Bogor. Foto: Ria/nr

Mengawali tahun 2023, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) forum diskusi bertajuk “Kinerja Diplomasi Indonesia: Catatan BKSAP dan Proyeksi Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 2023”. Dalam sambutannya membuka forum, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menekankan situasi global ke depan dinilai masih berat. 

“Tahun 2022 yang lalu adalah tahun yang menantang bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di tengah upaya pemulihan global paskapandemi, dunia masih harus berjuang mengupayakan perdamaian inklusif, baik perdamaian dalam negara, maupun perdamaian antarnegara,” ungkapnya di Bogor, Senin (15/1/2022). 

Disisi lain, politisi Gerindra mengapresiasi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2023 terutama terkait prioritas penguatan diplomasi kelautan, perlindungan warga negara Indonesia (WNI), memajukan kerja sama ekonomi melalui kerangka ekonomi hijau, perdamaian dan kemanusiaan, dan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Kendati demikian, Fadli  menyampaikan sejumlah masukan dalam kerangka penguatan kolaborasi BKSAP dengan Kemenlu. “ Menteri Luar Negeri tidak menyinggung kontribusi BKSAP atas diplomasi Indoensia di pernyataan tahunannya. Padahal sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang MD3 disebutkan bahwa BKSAP diberikan mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen DPR,” ungkap dia.

Lantas legislator Dapil Jawa Barat V itu menegaskan bahwa BKSAP telah dan terus aktif berperan menguatkan diplomasi Indonesia dengan membawa berbagai concerns pemerintah dalam berbagai forum antarparlemen, baik bilateral, regional maupun global. “BKSAP selalu mendukung upaya total diplomasi yang digaungkan dalam berbagai kesempatan, sebagai bagian dari kerja kolektif antara DPR RI dengan Pemerintah, dalam membangun postur diplomasi Indonesia yang tangguh,” tegas dia.

Masukan lainnya lagi disampaikan Fadli Zon adalah terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di beberapa negara di kawasan seperti Laos, Kamboja dan Viet Nam yang melibatkan WNI, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut. 

Politisi berdarah Minang itu juga menyayangkan tidak maksimalnya pelibatan BKSAP DPR di agenda Bali Democracy Forum (BDF). “BDF jelas sangat positif dan efektif untuk mempromosikan komitmen Indonesia terhadap demokrasi. Namun, menjadi catatan tersendiri bahwa sejauh ini parlemen dalam hal ini BKSAP belum terlibat dalam kegiatan tersebut. Padahal, berbicara mengenai demokrasi, parlemen memegang peran kunci, bukan saja sebagai pilar demokrasi, tetapi juga pengawal demokrasi,” kritik dia.

Fadli juga menilai belum maksimalnya diplomasi Indonesia terkait isu Laut Natuna Utara, khususnya terkait pelanggaran batas wilayah dan penangkapan ikan illegal oleh kapal-kapal nelayan asing. Di tengah-tengah diskusi menyeruak banyak isu penting antara lain pembatasan ekspor bahan mentah ke luar negeri, pembatasan perdagangan di Eropa termasuk terkait regulasi mengenai sawit, strategi peran kunci Indonesia di ASEAN dalam konteks Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Isu Laut Natuna Utara, isu pengungsi Rohingya di Aceh, dan ragam aspirasi diaspora Indonesia yang disampaikan pihak DPR. 

Diskusi yang dihadiri Pimpinan dan Anggota BKSAP serta jajaran pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia sebagai leading sector diplomasi pemerintah dihelat untuk meningkatkan peran Diplomasi Parlemen Parlemen DPR dalam rangka penguatan diplomasi Indonesia di tahun 2023. Diskusi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait prioritas diplomasi Indonesia antara Pemerintah dan Parlemen dalam kerangka pencapaian kepentingan nasional Indonesia. 

Sementara itu pihak Kemenlu yang diwakili masing-masing oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Umar Hadi, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto Suryodipuro, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Tri Tharyat, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Amrih Jinangkung, serta Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program Prioritas Dian Triansyah Djani memyampaikan apresiasi Kemenlu atas peran DPR RI melalui BKSAP dalam mendukung peningkatan diplomasi Indonesia.

Pihak Kemenlu mengharapkan ke depan sinergi antara BKSAP DPR RI dengan Kemenlu dalam penguatan diplomasi Indonesia perlu untuk terus dilakukan. Pihak Kemenlu juga menyampaikan sejumlah capaian-capaian diplomasi Indonesia antara lain pemulangan 420 orang WNI korban penipuan online di Kamboja dan Dialog Trilateral RI–Afghanistan–Qatar mengenai isu perempuan di Afghanistan. •rnm/aha

Tim Redaksi

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)