Wujudkan Keutuhan Hukum Pidana Nasional

Harus diakui, Rancangan UndangUndang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbilang revolusioner dalam mewujudkan keutuhan hukum pidana nasional. Tak hanya itu, seluruh materi RKUHP sudah dipersiapkan dengan bersendikan asas-asas hukum umum yang diharapkan dapat memenuhi perlindungan bagi masyarakat Indonesia.


Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.

ANGGOTA Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebutkan rancangan regulasi ini dipastikan harus beradab dan tetap humanis, serta disesuaikan dengan politik hukum nasional. “Maka, berkalikali saya katakan kepada Pemerintah segerakanlah karena 9 Fraksi di DPR RI yang menjadikan konfigurasi politik sebagai wujud dari pembentukan politik hukum negara nantinya sekarang sudah siap untuk mengesahkan RKUHP ini secepatnya,” ujarnya.

Produk hukum ini, sebut Arteri, juga telah sesuai dengan keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Dimulai dari isu globalisasi hingga isu sosialis-demokratis diakomodasi agar seluruh aspek hukum tetap bersendikan Hak Asasi Manusia (HAM). Politisi fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, materi muatan RKUHP berusaha mengatur keseluruhan persoalan hukum warga negara mulai dari dilahirkan hingga wafat.

Peraturan perlindungan tak hanya bagi korban saja, bahkan pelaku, kata Arteria turut dijaga haknya supaya mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Lebih lanjut ia bilang, RKUHP ini juga disepakati bersama usai sosialisasi setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan.

“RKUHP ini dibentuk hasil mendengar keluh kelah, aspirasi masyarakat dan kemudian DPR melakukan pencermatan. DPR selalu memberikan ruang masyarakat untuk berbicara, bersuara dan berdialektika kebangsaan,” urai Arteria. Adapun DPR RI bersama pemerintah selama dua tahun ini telah menyibukkan diri melakukan sosialisasi terkait dengan semua hal 14 isu krusial yang menjadi bagian dari norma RKUHP. Sejumlah isu tersebut merupakan tuntutan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa. Pemerintah sendiri diketahui telah mendalami isu-isu itu sejak 2019, dimana terdapat penundaan untuk mengesahkan RUU ini. Serta telah dilakukan langkah-langkah konsultasi ke berbagai stakeholder di 12 provinsi dan juga secara virtual.

Kilas Balik RKUHP

Dalam konteks pembahasan, sejatinya pada tanggal 18 September 2019 sudah disepakati dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di DPR RI. Namun demikian, pada kondisi waktu itu nampaknya ada suatu kondisi yang tidak memungkinkan dimana saat itu ada beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa meminta untuk menunda pengesahan RKUHP.

Kala itu, DPR dan Pemerintah pun sudah melihat berbagai perkembangan yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dan media.

“Jadi memang perdebatan luar biasa, tapi semangatnya adalah sama bahwa Indonesia butuh hukum pidana nasional yang berlandaskan konstitusi dan nilainilai ideologi Pancasila,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Plt. Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra.

Maka, Dhana mengajak jika melihat concern KUHP itu semangatnya adalah konstitusi yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Regulasi tersebut tak diragukan lagi juga langsung menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. pun/aha

DPR RI bersama DEP/PDT pemerintah selama dua tahun initelah menyibukkan diri melakukansosialisasi terkait dengan semua hal 14 isu krusial yang menjadi bagian dari norma RKUHP. Sejumlah isu tersebut merupakan tuntutan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa.”

Arteria Dahlan Anggota Komisi III DPR RI

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)