Vaksinasi Jadi Pilihan Indonesia Taklukan Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan PPKM Darurat belum maksimal untuk dapat menurunkan angka terpapar COVID-19. Hal itu didasarkan pada masih tingginya rata-rata angka kematian per pekan sebesar 1.519 orang meninggal karena Covid-19. Kenaikan kasus kematian ini terjadi pada 7 Juli 2021, sehingga total terdapat 86.835 orang meninggal karena COVID-19 per 27 Juli 2021.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/Man

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan DIY adalah lima provinsi penyumbang total kematian dan risiko kematian tertinggi COVID-19. “Jadi, saya kira siapapun orangnya, berkewajiban untuk melaksanakan protokol kesehatan itu. Karena sampai sejauh ini salah satu faktor yang dianggap penting dalam rangka menurunkan orang yang terpapar covid itu adalah protokol kesehatan,” ujar Saleh pada Parlementaria baru-baru ini. 

Di tengah evaluasi PPKM Darurat, pemerintah tampaknya terus berusaha untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui dua kebijakan yang massif, yakni penegakan protokol kesehatan 5M dan percepatan vaksinasi baik di dalam maupun luar Pulau Jawa-Bali. Dua kebijakan dari sisi hulu ini, dinilai Saleh sebagai game changer untuk perang melawan pandemi COVID-19.

“Pemerintah telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menjadikan vaksinasi sebagai game changer kedua. Game changer pertama adalah protokol kesehatan. Tapi yang kedua adalah vaksinasi,” tambah Saleh.

Karena itu, konsekuensi dari mengarusutamakan vaksinasi ini adalah penambahan anggaran kesehatan 2021. Dari yang semula sebesar Rp 191,93 triliun pada 5 Juli 2021, naik menjadi Rp 214,95 triliun, sebagaimana disampaikan Menkeu dalam Konferensi Pers PPKM Darurat secara daring, Sabtu (17/7). Anggaran pengadaan vaksin pun berimbas naik, dari Rp 18 triliun menjadi Rp 47,6 triliun serta ditunjang dengan anggaran vaksinasi di daerah sebesar Rp 6,5 triliun melalui APBD.

Anggaran yang sangat besar ini diputuskan pemerintah bersama DPR RI dalam rangka untuk percepatan pencapaian Kekebalan Komunal (herd immunity), yaitu minimal harus mencapai 70 persen total penduduk Indonesia. Dari total penduduk Indonesia sebesar 271 juta jiwa, Saleh memaparkan diperlukan setidaknya 181,5 juta orang yang butuh divaksinasi. Sehingga dibutuhkan stok vaksin sebanyak 363 juta dosis yang harus didapatkan oleh pemerintah.

“Sementara, kalau kita tambahkan 15 persen untuk buffer stock-nya, maka kita kurang lebih membutuhkan 462 juta dosis vaksin dan itu tentu jumlah yang tidak sedikit sekali,” urai Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Saleh menilai, vaksinasi bagi lansia dan remaja menjadi kendala utama. Sebab, proses Emergency Use Authorization (EUA) Vaksin Sinovac sedikit terlambat sehingga pelaksanaan bagi lansia dan remaja agak terlambat. “Dan mestinya ini juga bisa diprioritaskan oleh pemerintah untuk mengejar sehingga kita tidak terlalu tertinggal dalam hal pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dan remaja ini,” tegasnya.

Ketimpangan Vaksin

Hingga 27 Juli 2021, pemerintah sudah 30 kali mendatangkan vaksin, baik vaksin dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bahan baku (bulk). Jubir vaksinasi dari Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan Indonesia telah mendatangkan 173 juta vaksin COVID-19 dari berbagai negara. 

Namun, per 30 Juli 2021, capaian vaksinasi yang sudah di atas 60 persen baru DKI Jakarta (90 persen), Bali (89 persen), dan Kepulauan Riau (64 persen). Bahkan beberapa provinsi zona merah di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, capaian vaksinasi masih di bawah 25 persen, terlebih di beberapa daerah zona merah lainnya di luar Pulau Jawa-Bali. 

Saleh menilai persoalan distribusi vaksinasi ini bukan hal yang mudah. Sebab, proses pengiriman vaksin ke daerah membutuhkan perlakuan khusus dan harus tetap dalam ukuran suhu tertentu, tidak seperti barang biasa. “Karena itu dibutuhkan juga alat untuk menjaga suhu tersebut yang stabil hingga ke daerah-daerah, supaya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya,” papar Saleh.

Dalih pemerintah mengenai kurangnya stok vaksin di daerah diakibatkan adanya kebutuhan vaksin yang lebih tinggi daripada stok yang dimiliki pemerintah. Dikatakan Siti Nadia Tarmizi, jumlah vaksin diterima baru 151,9 juta, atau kurang lebih 30 persen dari kebutuhan total sebanyak 462 juta dosis. 

Ditambah, vaksin sinovac dalam bentuk bulk masih harus diproduksi kembali oleh PT Bio Farma menjadi vaksin CoronaVac dengan kurun waktu produksi sekitar 2-3 pekan. Pun vaksin tersebut harus melalui pemeriksaan ulang dan menunggu lot rilis dari BPOM, sehingga masih memerlukan waktu.

“Karena itu tentu vaksin yang ada ketersediaannya diharapkan betul-betul bisa didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah itu. Termasuk juga yang di luar Pulau Jawa, misalnya di Kota Aceh, Medan, Riau Pekanbaru, Padang, Makassar kemudian kota-kota lain di Indonesia Timur itu juga harus menjadi perhatian kita,” tekan Saleh.

Kolaborasi TNI/Polri

Di tengah segala keterbatasan stok vaksin di atas, selain relawan yang ditugaskan dari BNPB/BPBD, pemerintah juga telah mengerahkan tenaga TNI/Polri untuk menjadi vaksinator sekaligus penyelenggara vaksinasi hingga ke tingkat desa. Saleh menilai kolaborasi dengan TNI/Polri ini menjadi keharusan karena akses yang luas hingga ke tingkat desa dalam bentuk Babinsa dan Bhabinkamtibas.

“Ada beberapa fakta dan bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan TNI/Polri itu sangat mempercepat vaksinasi di daerah. Mereka bekerjanya sangat serius dan keras, mereka cukup mampu mencapai daerah-daerah yang sulit dicapai tenaga medis biasa. Karena itu maka keterlibatan TNI/Polri sangat baik,” pesan Saleh.

Untuk menunjang hal tersebut, Kemenkeu RI telah menyiapkan anggaran tak kurang dari Rp 1,96 triliun yang bekerja sama dengan para bidan di BKKBN. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menjelaskan anggaran tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil daerah. Ia berharap target vaksinasi TNI/Polri sebanyak 30 juta vaksin dan BKKBN sebanyak 37 juta vaksin dapat tercapai. 

Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenkes dan Kemendikbudristek RI untuk memberikan kemudahan kepada para mahasiswa fakultas kesehatan, baik calon dokter atau perawat, untuk dapat dipercepat masa pendidikannya, khususnya yang berada di tahun terakhir dengan tetap menjaga kualitas kelulusan.  

“5 juta dosis per hari itu sangat banyak dan tentu dibutuhkan relawan yang sangat banyak untuk membantu pelaksanaannya sehingga bisa berjalan apa yang diagendakan Presiden Jokowi. Kita berharap pada akhir tahun kita sudah bisa mencapai vaksinasi 70 persen dari total penduduk kita,” tutup Saleh. lrdn/er

vaksin yang ada ketersediaannya diharapkan betul-betul bisa didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan di daerah-daerah

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)