Utamakan Kesiapan dan Pelayanan Kesehatan

Transisi status pandemi menjadi endemi bagi Indonesia dalam kasus Covid 19 meninggalkan sejumlah catatan yang perlu disiapkan. Salah satunya yakni kesiapan masyarakat itu sendiri yang menjadi faktor utama dalam proses transisi tersebut.

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Darul Siska menilai, proses transisi tersebut perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Ia mewantiwanti agar ketika pelonggaran dilakukan, masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dan tidak terbawa arus euforia.  

“Jangan meninggalkan prokes, karena ancaman virus itu tetap ada. Jadi pelonggaran itu perlu disambut dengan pola hidup yang baru bahwa kita tetap waspada, bahwa ancaman covid tetap mengintai kita,” ujar Darul Siska ketika ditemui tim Parlementaria beberapa waktu lalu di Senayan, Jakarta. 

Ia pun meminta masyarakat untuk tetap olahraga, tingkatkan imunitas, karena Covid ini mengancam keselamatan jiwa kita dan mengancam keselamatan keluarga kita beserta orang orang terdekat.  

Selain itu, dirinya memberikan catatan pada pemerintah, yakni dirinya berharap pemerintah tetap menyiapkan obat obatan bagi mereka yg terpapar virus yang mudah didapat dan dengan harga yang terjangkau, meskipun pelonggaran telah diterapkan. 

Catatan lainnya yakni ia meminta pemerintah dapat segera memproduksi  vaksin dalam negeri. Menurutnya hal tersebut guna dilakukan guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak bergantung pada pasokan vaksin dari luar negeri. 

“Supaya kita tidak bergantung dengan vaksin luar dan menyedot besar sekali devisa kita, untuk mengimpor vaksin (seperti) pada periode lalu,” lanjut Darul Siska. 

Dirinya juga menyoroti vaksin lansia yang menurutnya, hal itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka. Terlebih, jika lansia yang merupakan golongan yang rentan tersebut memiliki komorbid. Namun di lapangan, hasil capaian vaksinasi masih tergolong rendah menurutnya.  Sehingga, dirinya mendorong pemerintah, terutama kementerian kesehatan untuk mencari jalan (solusi) yang lebih jitu untuk menyelesaikan vaksinasi bagi lansia. 

“Nah, mereka sendiri sebetulnya ada masalah untuk datang sendiri ke tempat tempat vaksinasi. Oleh karena itu, khusus bagi lansia ini. Harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar puskesmas jemput bola gitu, mendatangi rumah rumah lansia itu untuk  melakukan vaksinasi. Jadi jangan hanya menunggu di puskesmas saja, menunggu orang orang tua datang,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar. 

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Sukamto mengungkapkan, dengan persentase rata-rata yang mencapai  90 persen pada kesembuhan masyarakat dalam kasus Omicron, selayaknya menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah guna melakukan transisi tersebut. sehingga, ia pun mendukung keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. 

“Dan kedua, sekarang ini tidak semua daerah (tingkat kesembuhan) kayak gitu. Ada daerah yang (PPKM) level 2, level 3, ada level 4. Sehingga, kalau ini semua menjadi (PPKM) level 4, kan nanti kasihan juga masyarakatnya. Kita mencoba hidup berdampingan dengan Covid,” kata Sukamto. 

Meski demikian, ia menekankan bahwa status endemi yang dilakukan Indonesia ini belum memiliki regulasi yang mengaturnya. Sehingga ia meminta pemerintah untuk tidak lepas tangan begitu saja. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan peran puskesmas menjadi seperti rumah sakit kecil yang tersebar di sekitar masyarakat. 

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Foto:Mri/Pdt

“(Saya berharap) orang bisa opname di puskesmas. Misalkan di Yogyakarta, puskesmas itu tidak terlalu jauh. Tapi coba kita lihat jauh seperti Kalimantan, luas. Sehingga pemerintah perlu memberi banyak subsidi supaya ini tetap di-handle sama puskesmas. Jangan sampai puskesmas lepas tangan, saya tidak setuju,” terang Sukamto. 

Situasi pelayanan kesehatan pada puskesmas yang menurutnya berada pada lingkup yang sangat dekat dengan masyarakat, masih belum baik. Ia menemukan adanya pelayanan pada puskesmas yang hingga berjam-jam untuk tiap pasiennya hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sederhana. 

Maka dari itu, dirinya meminta agar fasilitas dan kualitas unit kesehatan di puskesmas dapat ditingkatkan. “Banyak (masukan) yang masuk ke saya, antre di puskesmas 2-3 jam, akhirnya diberikan obat 10 butir dan obat batuk kecil, itu nilainya hanya berapa ribu? Inilah yang harus lebih ditingkatkan, supaya puskesmas ini tetap mengcover dengan adanya endemi,” jelas politisi Fraksi PKB. 

Di akhir, ia pun mengusulkan pada Kemenkes untuk menindak tegas pihak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tingginya biaya pengobatan. Ia menilai, apabila banyak rumah sakit tidak mau bekerjasama dengan BPJS, hal tersebut dapat memicu jumlah kemiskinan yang semakin melebar. 

“Jangan sampai, istilahnya, orang yang mau masuk BPJS terbatas hanya dengan rumah sakit negara, akhirnya banyak orang yang masuk rumah sakit swasta dan bayar sendiri (dengan biaya yang) cukup besar,” tegas legislator daerah pemilihan (dapil) DI Yogyakarta itu. hal/es

JANGAN MENINGGALKAN PROKES, KARENA ANCAMAN VIRUS ITU TETAP ADA. JADI PELONGGARAN ITU PERLU DISAMBUT DENGAN POLA HIDUP YANG BARU BAHWA KITA TETAP WASPADA, BAHWA ANCAMAN COVID TETAP MENGINTAI KITA”

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Foto:Mri/Pdt

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)