Usulkan Napi Narkoba Dibina Terpisah

Komisi III DPR RI sangat konsen dalam memberantas peredaran narkoba. Terutama di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangkaian Kunjungan Kerja di Kendari Sulawesi Tenggara, Komisi III DPR RI mengusulkan agar narapidana kasus narkoba dibina terpisah dengan narapidana lainnya.


 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Foto: Anne/nvl

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan, salah satu alasan pentingnya pemisahan warga binaan kasus narkoba adalah untuk memutus rantai pengguna.

“Saya kira penting untuk memisahkan napi narkotika. Ini penting bagi kami Komisi III DPR RI untuk memperhatikan dan mendalami lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Kendari, Sultra, belum lama ini.

Selain itu, Pangeran juga memberikan perhatian khusus masalah over kapasitas di lapas. Dirinya merespon positif rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus kasus narkoba di Sulawesi Tenggara sehingga tidak bergabung dengan perkara lainnya.“Pada prinsipnya, (permasalahan) di Kemenkumham yang sudah klasik terjadi adalah over kapasitas lapas. Begitu pula di Sultra, selayaknya dibuatkan lapas khusus narkotika,” ungkap Pangeran.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba merasa bangga atas perhatian Komisi III DPR RI untuk jajarannya. Ia berharap kehadiran Komisi III DPR RI membawa perubahan positif pada jajarannya di Kanwil Kemenkumham Sultra. “Kami sangat bangga karena telah memberikan solusi dan penguatanpenguatan terkait dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Silvester.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra Muslim menyebutkan setidaknya dua lapas untuk mengatasi kelebihan kapasitas daya tampung narapidana yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Sekarang ini jumlah narapidana di lapas dan rutan sebanyak 2.882 orang, sementara daya tampung sekitar 900 orang,” kata Muslim.

APRESIASI SINERGI DITNARKOBA POLDA BANTEN DENGAN BNN

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan Ditnarkoba Polda Banten dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanganani kasus penyalagunaan narkoba. Menurutnya, langkah preventif sangat dibutuhkan untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba, yang berujung pada permasalahan over kapasitas di lembaga permasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Desmond saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Banten Rudy Heriyanto beserta jajaran, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banten Hendri Marpaung beserta jajaran, di Aula Serbaguna Polda Banten, Kota Serang, Banten.

“Saya mengapresiasi kinerja Ditnarkoba Polda Banten yang mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Namun, kami juga mengingatkan agar Ditnarkoba dan BNN aktif mencari tahu sumber barang haram tersebut berasal dari luar atau diproduksi di wilayah Banten apabila barang tersebut berasal dari luar agar dicegah masuk ke wilayah Banten,” ujar Desmond.

Desmond menjelaskan pencegahan over kapasitas di lapas merupakan cerminan dari penindakan semakin berkurang bukan semakin bertambah. Dengan demikian, langkah preventif dapat dikatakan berhasil. “Semoga ke depan masalah over kapasitas Lapas sebagai cermin penindakan semakin berkurang bukan bertambah,” harap politisi Partai Gerindra itu.

Desmond menambahkan, perlu perubahan paradigma dalam penanganan kasus narkoba. Sehingga tidak lagi menitikberatkan pemidanaan kepada pengguna narkoba, yang berujung pada masalah over kapasitas lapas.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menyampaikan aspirasi dan usulan terkait jumlah personel Polda Banten yang masih jauh dari angka ideal. Ia berharap mendapat dukungan dalam penambahan anggaran untuk rekrutmen personel Polda Banten.

“Saya berharap dengan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI dapat menyelesaikan permasalahan terkait kekurangan jumlah personel, karena Polda Banten belum mencapai jumlah personel yang ideal,” tutup Rudy.

STERILKAN PINTU MASUK INDONESIA DARI KEPRI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan pintu masuk Kepri harus steril dari Covid-19. Mengingat, Kepri saat ini merupakan satu-satunya pintu masuk ke Indonesia. Salah satu permasalahan yang ia soroti di Kepri adalah terkait kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.

“Sekarang ini dikanalisasi hanya satu pintu masuk yaitu melalui Kepri. Hal ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepri sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama dan Pemerintah Indonesia, karena pintu masuknya di sini jadi mereka harus betul-betul steril dari Covid-19,” ujar Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri, Batam.

Ia menegaskan, Komisi III DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengingatkan kepada Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, agar mengantisipasi dan memperhatikan para pekerja migran benar-benar bebas dari Covid-19. Supaya para PMI bisa kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya dengan selamat.

Tak hanya itu, Adies juga mengingatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan kerawanan masuknya narkotika dari negara tetangga. “Jadi kami juga mengingatkan agar perlu diperhatikan jalur-jalur tikus yang biasa dilewati oleh para pengedar,” ujar Adies. •eno,ann,eko/es

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)