Upaya Mentransformasikan Pendidikan Indonesia

DPR RI bersama pemerintah sedang berkolaborasi merumuskan PJP 2020-2035 guna menciptakan masyarakat Indonesia yang berdaya di masa mendatang dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu bersaing di tingkat dunia.

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Foto : Jaka/nvl

Beragam tantangan mulai dari kondisi demografi hingga dampak pandemi Covid-19 mendesak Indonesia untuk mengambil keputusan tidak hanya berlaku secara periodik, namun yang berjangka panjang sehingga Indonesia mampu fokus untuk mencapai target yang diharapkan negara dalam ranah pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah memandang kehadiran PJP menjadi hal yang urgen, karena diharapkan dapat menjadi panduan dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia.

“Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dapat merujuk pada PJP dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena bersifat jangka panjang, adanya PJP memungkinkan pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan,” ujar Himma dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Kamis (25/2).

Mengingat pentingnya PJP yang diharapkan menjadi panduan dalam penyelenggaraan pendidikan, Himma menjelaskan PJP setidaknya perlu mencakup minimal tiga hal, yakni memotret kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh, menetapkan arah yang dituju dalam penyelenggaraan pendidikan, dan menyusun kebijakan strategi bidang pendidikan untuk mencapai tujuan.

PJP yang ke depannya akan menjadi rujukan dalam pendidikan, seyogyanya memuat berbagai hal terkait pendidikan dan penyelenggaraannya di Indonesia secara kompeherensif.  Namun, Komisi X DPR masih menemukan banyak celah dalam PJP ini, sehingga Kemendikbud perlu memuat dan memotret secara menyeluruh tentang kondisi pendidikan dan kebutuhan di Indonesia.

Himma menjelaskan kekurangan dalam konsep PJP yang diajukan Kemendikbud seperti dalam pelayanan pendidikan, tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan, dan kurikulum. pada pelayanan pendidikan, perhatian terhadap penyandang disabilitas, skema pelayanan yang adil dan setara antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, aturan tentang penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang masih dibutuhkan oleh masyarakat, serta skema kerja sama pendidikan yang ada  di bawah Kementerian Agama masih belum ada.

Dalam hal kebutuhan tenaga pendidik, belum terdapat aturan lengkap mengenai skema kebutuhan tenaga pendidik setiap tahunnya. Salah satunya seperti penyelesaian masalah guru honorer saja masih berlarut-larut. Sehingga strategi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru perlu dirinci lebih lanjut.

Dalam bidang infrastruktur pendidikan, belum ada skema pemenuhan kebutuhan infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang adil dan merata. Himma menilai infrastruktur pendidikan dan SDM di setiap daerah masih berbeda-beda dan disparitasnya cukup tinggi, sehingga perlu memuat hal mengenai penanganan infrastruktur pendidikan guna meminimalisir kesenjangan SDM.

“Saya memandang PJP belum detail membahas terkait pemetaan akses dan infrastruktur pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai sebuah peta jalan, potret objektif terkait akses dan infrastruktur pendidikan di Indonesia dan bagaimana strategi untuk meningkatkan akses dan memperbaiki infrastruktur pendidikan harus tersedia,” ungkap politisi asal DKI Jakarta.

Mengenai kurikulum pendidikan, belum menjelaskan secara komprehensif bagaimana strategi dalam mencapai tujuan pendidikan. Misalnya saja dalam pendidikan karakter, alat evaluasinya sudah dibuat Kemendikbud melalui survei karakter, namun bagaimana strategi pendidikan dalam menanamkan karakter belum lengkap, terutama belum memuat pendidikan karakter berdasarkan agama dan budaya.

Himma menegaskan, dalam upaya membentuk karakter sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dan UU Sisdiknas tersebut, kurikulum perlu menekankan antara lain pentingnya mata pelajaran agama dan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSBB) dalam kurikulum nasional kita agar terbentuk karakter peserta didik yang religius dan berjati diri bangsa.

“Untuk membangun sistem pendidikan yang tanggap terhadap perubahan zaman, pemerintah perlu membuat kurikulum yang adaptif sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Misalnya saja, pada masa pandemi seperti saat ini, kurikulum yang adaptif diperlukan sehingga apabila di kemudian hari menghadapi kondisi yang extraordinary, sistem pendidikan kita bisa lebih antisipatif dalam menghadapinya,” terang Politisi Partai Gerindra.

Selain itu, beberapa tokoh memandang PJP yang disampaikan Kemendikbud berkiblat pada pendidikan barat. Menurut Himma, pandangan tersebut muncul karena fokus pemerintah masih pada hilir dan belum pada hulunya, sehingga PJP yang diajukan pemerintah lebih memperhatikan pada hasil yang telah dicapai oleh negara-negara maju di dunia yang kebanyakan ada di barat.

Maka dari itu, Himma menjelaskan bahwa PJP ini harus dipahami secara filosofis, sosiologis, geografis, demografis, dan budaya sehingga pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, penyertaan naskah akademik dalam PJP menjadi penting karena masalah, arah, dan strategi penyelenggaraan pendidikan harus dianalisis secara lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Dengan demikian, rencana pemerintah menerapkan best practice pendidikan pada negara maju tetap dapat mempertimbangkan kebutuhan nasional, lokal, dan keberagaman di Indonesia. Untuk itu kelengkapan PJP berupa naskah akademik diperlukan,” imbuhnya.        l hal/er

Mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dapat merujuk pada PJP dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena bersifat jangka panjang, adanya PJP memungkinkan pemerintah lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan,

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)