Tinjau Pembangunan RU V Balikpapan dan Sektor Industri Daerah

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kilang RU V PT. Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tak hanya itu, Komisi VII juga meninjau beberapa sektor industri di Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mengetahui berbagai kendala, tantangan, progres yang sedang dihadapi para mitra kerjanya

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (tengah) saat pertemuan dengan para mitra kerja di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi pembangunan ‘Refinery Development Master Plan’ (RDMP) PT. Pertamina (Persero) dan optimalisasi kegiatan usaha gas bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proses pembangunan ‘Refinery Unit’ (RU) V diketahui masih sesuai dengan jadwal tahun ini, sementara progres kilang pembangunannya mencapai 65 persen dan diharapkan nanti kilang berproduksi optimal pada tahun 2024.

“Dengan naiknya kapasitas kilang ini kita bisa mengurangi impor, hal inilah yang menjadi perhatian kami di Komisi VII DPR. Kami harapkan pembangunan RU V Balikpapan dapat tepat waktu dan secara volume produksi nanti mencakup sekian persen dari kapasitas nasional sehingga kebutuhan akan BBM bisa di penuhi dari dalam negeri,” kata Sugeng Suparwoto saat meninjau Proyek RDMP PT Pertamina (Persero) dan Optimalisasi Kegiatan Usaha Gas Bumi di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir Juni ini.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan, kurang lebih kapasitas eksisting kilang ini yang sudah ada adalah 260.000 barel per hari. Rinciannya memproduksi berbagai BBM dan sejumlah turunannya termasuk juga memproduksi elpiji.

“Dengan RDMP ini maka kapasitasnya menjadi 360.000 barel per hari dan nanti akan merupakan kilang terbesar di Indonesia setelah Cilacap. Cilacap produksinya 340.000 barel per hari ini terbesar masih Cilacap nanti kalau disini sudah jadi dua kilang saja Cilacap dan Balikpapan ini sudah bisa memproduksi 700.000 barel per hari diperkirakan di tahun 2026,” ungkapnya.

Politisi fraksi Partai NasDem menjelaskan, kilang-kilang Pertamina dibangun menggunakan teknologi tahun 1970/1980-an yang hanya mampu memproduksi BBM dengan kualitas setara EURO II. Pemerintah mengamanatkan seluruh kualitas BBM setara EURO IV pada tahun 2025 sehingga diperlukan upaya memperbarui teknologi proses untuk memproduksi BBM setara Euro IV/V. Kilang-kilang Pertamina dengan teknologi tahun 1970/1980- an memiliki konversi yang rendah dan hanya mampu mengolah sweet crude yang mahal.

Dorong Industri Gunakan Panel Surya

Di Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pemerintah perlu mendorong sektor industri agar menggunakan panel surya sebagai energi baru dan terbarukan (EBT). Seperti memberikan insentif bagi industri yang menggunakan panel surya agar industri tergerak memanfaatkan panel surya sebagai EBT. Serta untuk mempercepat pengembangan industri. Pemerintah juga mempunyai andil yang cukup besar dalam hal ini dan juga pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia.

“Perlu adanya dorongan dari pemerintah antara lain bagaimana pemerintah mendorong bahkan memberikan insentif bagi industri yang menggunakan panel surya. Jadi itu merupakan salah satu pendorong yang bisa dijadikan fasilitator untuk mempercepat pengembangan industri , dan kiranya pemerintah punya andil yang cukup besar dalam hal ini. Apalagi jika itu ada insentif, mungkin industri juga akan tergerak untuk memanfaatkan panel surya sebagai EBT,” kata politisi Fraksi PAN itu.

Kendala yang dialami untuk pengembangan panel surya di Indonesia ini dinilai tidak terlalu besar. Faktor utama adalah ketersediaan bahan baku panel surya yang dirasa masih kurang dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang belum dikembangkan.

“Sesungguhnya pengembangan panel surya di Indonesia ini tidak menghadapi kendala yang begitu besar, kecuali memang kita masih prihatin terhadap TKDN. Sebetulnya TKDN masih bisa diperbesar dan ditingkatkan lagi bahwa bahan baku untuk ke panel surya itu masih harus diimpor, sedangkan sumber bahan bakunya itu adalah pasir besi yang kita ekspor keluar,” kata Eddy.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah banyak sektor industri yang menggunakan panel surya. “Berbagai industri besar, sudah menggunakan panel surya di sektor-sektor produksinya,” tutup Eddy.

Industri Hasil Tembakau Butuh Regulasi Akomodatif

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, Industri Hasil Tembakau (IHT) butuh regulasi yang mampu mengakomodir semua kepentingan dari berbagai sektor. Industri rokok yang jadi produk turunan tembakau selalu menghadapi dilema pelik. Satu sisi sangat signifikan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sisi lain bertentangan dengan kampanye kesehatan.

“Kita harus memikirkan bagaimana kelangsungan bisnis rokok. Di satu sisi aspek kesehatannya juga bisa terpenuhi dengan aturan-aturan sedemikian. Tetapi harapan kita terhadap penerimaan negara juga tercapai,” ungkap Bambang usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VII dengan Direksi PT. Gudang Garam di Pasuruan, Jatim, Juni ini.

Bambang mengungkapkan, 10 persen APBN disumbang dari cukai rokok. Di sinilah keberlangsungan industri rokok perlu dijaga. Tidak hanya itu, industri rokok juga telah menghidupkan sekitar 2 juta orang, baik pekerja maupun petani. Ia berharap, industri rokok nasional tidak diambil asing, karena pasarnya yang sangat luas dan Gudang Garam tetap mempertahankan kepemilikan lokal.

“Kita harus carikan solusi, karena sangat berkontribusi bagi PNBP lewat cukai. Industri rokok juga padat karya, banyak memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan investasi yang besar. Kita harus menjaga ekosistem yang baik dalam industri rokok, tetapi sekali lagi tidak mengabaikan aspek kesehatan, sehingga ada suatu keseimbangan,” urai Politisi fraksi Partai Golkar itu. •man,ron,mh/es

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya saat pertemuan dengan Direksi PT. Gudang Garam di Pasuruan, Jawa Timur.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)