Tinjau Kesiapan Transportasi Jelang Lebaran 

Meskipun pemerintah melarang mudik lebaran 2021, Komisi V DPR RI tetap perlu memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi baik itu laut, darat dan udara. Termasuk juga harus dipastikan penerapan protokol kesehatan ditegakkan secara ketat.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Foto: Alfi/Man

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, kunjungan Komisi V DPR RI ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk memastikan kondisi riil pelaksanaan persiapan perjalanan orang melalui transportasi udara, termasuk protokol kesehatan yang di terapkan di masa Covid-19.

Komisi V DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan malalui Otoritas Bandara Juanda agar lebih meningkatkan fungsi utama dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan udara demi meningkatkan penyelenggaraan angkutan orang yang aman, lancar dan selamat.

Perlu diingat, faktor kesehatan menjadi panglima utama dalam penyelenggaraan transportasi pada masa pandemi. Sesuai dengan Surat Edaran 19 tahun 2021 tentang petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi, maka protokol kesehatan harus dilakukan pemantauan yang ketat di bandara,” kata Lasarus saat pertemuan di Bandara Sidoarjo, Jatim, baru-baru ini.

Sinergi Ciptakan 'Zero Odol'

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Foto: Azka/Man

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan 4 tahap strategi dalam mengentaskan Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap truk yang ada di pelabuhan, yakni edukasi dengan cara preventif (melalui sosialisasi/ komitmen), penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, dan insentif untuk angkutan barang.

Pada penegakan hukum akan diciptakan komitmen Zero Odol yaitu penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk kontainer, pembentukan satgas (task force) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang masih melanggar ketentuan, dan penurunan barang serta penundaan perjalanan. Program Zero ODOL akan berlaku pada tahun 2023.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, program yang sudah dijalankan Ditjen Perhubungan Darat sudah cukup baik, namun dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak.  Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, dibutuhkan peran semua stakeholder, termasuk juga dengan kepolisian untuk menindak truk-truk kelebihan kapasitas yang melintas di jalan-jalan raya. ungkap Andi Iwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Harus dilakukan secara intensif kebijakan ini. Dan juga untuk pihak pelabuhan bisa lebih tegas lagi tidak menerima truk yang memuat barang melebihi kapasitas, karena ini semata-semata menyangkut keselamatan bersama,” tegasnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini mengimbau kepada pihak swasta sendiri harus sadar bisa memuat truk-truknya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, agar permasalahan ODOL bisa terselesaikan. “Sekuat apapun pemerintah apabila masih ada oknum yang melakukan hal melanggar kebijakan, ini tidak akan pernah terselesaikan untuk masalah ODOL di Indonesia,” tandas Andi Iwan.

Tinjau Progres Jalur Ganda KA Mojokerto-Sepanjang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Mojokerto, Jawa Timur. Foto: Andri/Man

Komisi V DPR RI meninjau secara langsung progres pembangunan jalur ganda Kereta Api Mojokerto – Sepanjang, Jawa Timur. Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu mengatakan, pihaknya mengapresiasi Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atas upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api pada pandemi Covid-19, serta upaya meningkatkan jalur kereta api menjadi jalur ganda dikarenakan meningkatnya penggunaan masyarakat terhadap transportasi kereta api.

“Komisi V DPR RI memberikan sejumlah catatan kepada Kemenhub. Salah satunya, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian agar tetap disiplin melakukan protokol kesehatan bagi pengguna kereta api baik penumpang, staf dan pihak lain yang penerapannya dimulai dari stasiun, gerbong kereta api dan selama perjalanan kereta api agar masyarakat merasa tenang dan aman sewaktu menggunakan moda kereta api,” kata Sri Rahayu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api Mojokerto, Jawa Timur.

Lebih lanjut Sri Rahayu mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo sedari awal telah mencanangkan pembangunan infrastruktur transportasi, salah satu yang menjadi fokusnya adalah bidang kereta api, penambahan jalur ganda kereta api di beberapa wilayah, khususnya Jawa Timur, sehingga diharapkan menjadi jawaban untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api.

Pada APBN 2021, Kemenhub menganggarkan Rp5,9 triliun dengan jumlah tenaga kerja 31.946 orang, dengan anggaran dan penyerapan tenaga kerja sebesar ini. “Kami berharap agar (anggaran) terserap dengan baik dan peluang kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, sehingga memacu meningkatnya perekonomian daerah dan nasional,” harap legislator dapil Jatim VI itu.

“Kita sama-sama tahu, pada masa pandemi Covid-19, pada sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat yang sangat merasakan akibatnya, terutama banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, Komisi V DPR RI sangat mengapresiasi Kementerian Perhubungan atas program Padat Karya Tunai (PKT) yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Timur,” 

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, program PKT merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk membantu masyarakat yang terdampak di masa pandemi Covid-19. “Kami menyarankan kepada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub agar melibatkan masyarakat di area stasiun atau disepanjang rel kereta api,” pesannya. l alw, azk, man/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)