Tinjau Bencana Abrasi, Serta Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Adapun yang menjadi konsentrasi kali ini yaitu meninjau lokasi abrasi di Pantai Amurang Sulawesi Utara, Infrastruktur di Labuan Bajo serta progres pembangunan Bendungan Mujur di Mandalika NTB.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pantai Amurang, Sulawesi Utara.

Pantai Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Kamis (30/6) mengalami abrasi. Data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB menyebutkan, bencana abrasi yang terjadi pada Rabu, 15 Juni 2022 itu menyebabkan 31 unit rumah rusak berat, 1 unit jembatan rusak berat, 5 unit cottage, 1 unit cafe, dan kawasan wisata juga terdampak.

“Kami melihat lokasi tanah longsornya, bahwa ada beberapa rumah yang hanyut terbawa arus laut. Saya berpesan kepada Pak Bupati selaku Kepala Daerah Minahasa Selatan, untuk dapat menyelesaikan tugas yang memang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah daerah tersebut,” jelas Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pantai Amurang, Sulawesi Utara, baru-baru ini.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan pihaknya akan memproses permasalahan ini lebih lanjut sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, baik penganggaran maupun relokasi masyarakat yang terdampak bencana longsor di Pantai Amurang.

“Saya tidak ingin kunjungan ini hanya menjadi kunjungan seremonial semata, tetapi saya mau warga masyarakat korban abrasi yang mengungsi di posko peduli bencana di Desa Lewet, Amurang, Minahasa Selatan dapat merasakan kehadiran negara,” tegas Lasarus.

Infrastruktur di Labuan Bajo Harus Beri Dampak Positif

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha berharap pembangunan yang cukup masif di Labuan Bajo bisa berdampak positif bagi warga setempat sekaligus memberikan kesan terbaik bagi para penggunjungnya baik wisatawan domestik dan internasional. Syaifullah mengatakan, agar pembanguan fasilitas bisa merata di Manggarai Barat sehingga sebaran turis bisa merata dan memberikan dampak positif bagi warga setempat, dan tidak menumpuk dalam satu kawasan di kotanya saja.

“Ada beberapa hal yang kita cermati dan perlu adanya penyempurnaan menjelang Presidensi G20 dan juga Summit ASEAN. Di antaranya adalah bandara, agar betul-betul diperbaiki, dan memudahkan bagi mereka yang masuk mau pun keluar dari pesawat. Termasuk fasilitas toiletnye eskalatornya, sehingga tidak berjubel naik dan turun,” papar Syaifullah di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.

Syaifullah menilai progres pembangunan di kawasan Labuan Bajo sacara umum sudah cukup representatif, dan bisa dipahami berbagai kekuarangan yang tentu bisa diperbaiki di kemudian hari. Dia mengungkapkan, nantinya dalam pertemuan Presidensi G20, para peserta akan diperlihatkan kawasan yang dilindungi UNESCO, yaitu Pulau Rinca. Sehingga dalam rangakai kunjungan ini, Komisi V juga sempat menggunjungi Pulau Rinca yang menjadi tempat pelestarian Komodo.

“Dan kita juga ingin memastikan bahwa presiden akan meresmikan Taman Nasional Komodo ini melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tanggal 14 Juli yang akan datang, sehingga berdasar pengamatan kita ini sudah cukup baik, dan tinggal finishingnya,” jelasnya.

Dalam kunjungan ini Komisi V meminta kepada mitra kerjanya agar dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi di kawasan Labuan Bajo dapat dilaksanakan dengan memperhatikan standar dan kualitas konstruksi yang baik.

Bendungan Mujur Harus Terintegrasi dengan Mandalika

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan masyarakat Lombok Tengah berharap pembangunan bendungan mujur harus segera terealisasi dan terintegarsi dangan Mandalika. Dikarenakan keberadaan bendungan mujur akan menjadi sumber air baku dan pasokan sumber daya air yang juga bermanfaat untuk produksi pertanian buat masyarakat setempat.

“Keberadaan Bendungan Mujur ini salah satunya adalah sumber air baku untuk masyarakat, kan tidak lucu ya mandalika yang begitu hebat terekspos, tapi kalo infrastrukturnya tidak terintegrasi terutama pasokan sumber daya air, harus mengintegrasikan projek supaya makin maksimal,” kata Mulyadi di Lombok, NTB.

Mulyadi menjelaskan, Lombok Tengah memiliki proyek nasional yang mempertaruhkan wajah Indonesia di dunia yaitu sirkuit mandalika. Akan tetapi berdasarkan informasi infrastruktur pertanian dan pasokan sumber air sangat memprihatinkan, sehingga ia berpesan jangan sampai mandalika yang sudah berhasil menyelenggarakan acara terbaik tapi kemudian masyarakatnya mengalami kesulitan.

“Saya yang bukan dapil NTB justru memiliki sudut pandang lain , kenapa? Karena Lombok Tengah ini memiliki proyek nasional, bukan hanya masalah masyarakat, sudut pandangnya sudut pandang nasional bahwa keberadaan bendungan mujur ini salah satunya adalah sumber air baku untuk masyarakat dan juga tentu untuk pengembangan mandalika kedepan,” tegas Mulyadi.

Terkait dengan pembebasan lahan Mulyadi juga menjelaskan, negara harus memiliki political will yang baik dan memiliki kepekaan bahwa ini adalah proyek strategis yang harus mendukung kegiatan mandalika di masa depan. •hnm,eko,afr/es

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi saat pertemuan di Lombok, NTB.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)