Tiga Provinsi Baru di Papua, ‘Jalan’ Selesaikan Masalah di Tanah Papua

Dalam Masa Persidangan V Tahun sidang 2021- 2022, di bidang legislasi setidaknya 11 RUU telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, diantara tiga undang-undang pembentukan provinsi baru di Papua.


Pimpinan Komisi II DPR RI saat menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU pembentukan provinsi baru di Papua. Foto: PUN/PDT
Pimpinan Komisi II DPR RI saat menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU pembentukan provinsi baru di Papua. Foto: PUN/PDT

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun sidang 2021-2022, Kamis (30/6/2022) secara resmi mengesahkan Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR RI tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Sedikit menarik kebelakang, sejatinya pembentukan ketiga provinsi baru di Papua tersebut bukan merupakan hal baru. Melainkan wacana yang sudah bergulir sejak lama. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Merauke dan Jayapura 24 Juni 2022 mengungkapkan bahwa proses pemekaran 3 provinsi di Papua bukan hal yang buru-buru datang, tetapi aspirasi ini sudah lama ada. Gagasan Provinsi Papua Selatan misalnya, sudah bergulir selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.

“Pemekaran Tiga Provinsi Papua, embrio awalnya muncul saat pembahan RUU Otonomi khusus Papua sampai menguat tentang hal pemekaran di Provinsi Papua,” ungkap Doli, kala itu.

Doli menjelaskan, UndangUndang (UU) Perubahan Kedua Otonomi Khusus bagi Papua yang termaktub dalam UU 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yakni terkait dengan pemekaran daerah Provinsi dan pemekaran daerah kabupaten/kota di wilayah Papua.  

Dalam UU Perubahan Kedua Otsus Papua tersebut, pemekaran daerah provinsi dan pemekaran daerah kabupaten/ kota menjadi provinsi-provinsi dan menjadi kabupaten-kabupaten/ kota-kota selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI. Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan:

“Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosialbudaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”.

Hingga kemudian, Komisi II DPR RI membentuk panitia kerja (Panja) tiga RUU Pembentukan Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dibawa ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dilakukan harmonisasi. Singkat cerita, Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi pada Rabu (6/4/2022) menyetujui RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR.

Hal tersebut diperkuat dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021- 2022 yang sepakat menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah (terakhir Provinsi ini menjadi Papua Pegunungan) menjadi usul inisiatif DPR.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama, maupun sendiri untuk mewakili pemerintah dan rangka membahas Tiga RUU usul DPR RI tersebut.

Pemekaran Tiga Provinsi Papua, embrio awalnya muncul saat pembahan RUU Otonomi khusus Papua sampai menguat tentang hal pemekaran di Provinsi Papua,” – Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi II DPR RI)

Tampung Aspirasi Lewat Rapat dan Kunjungan Langsung ke Papua

Secara persisten atau terus menerus, Komisi II bersama pemerintah, Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan agenda penjelasan dan keterangan DPR RI, serta pandangan pemerintah dan Komite I DPD RI terkait 3 RUU Usul Inisitif DPR tersebut. Dilanjuti dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja), penyerahan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait pasal-pasal yang bersifat substantif. Serta memutuskan nama calon provinsi Papua Pegunungan Tengah yang diubah menjadi provinsi Papua Pegunungan.

Panja Komisi II DPR RI juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP dalam rangka menerima berbagai aspirasi terkait 3 RUU unsur DPR RI tersebut. Keesokan harinya, tanggal 23 Juni 2022, Panja Komisi II DPR RI melanjutkan pembahasan DIM dengan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, dalam rangka merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut.

Sebagaimana yang telah disinggung dalam tulisan ini di atas, Komisi II DPR RI juga mengunjungi langsung Papua tepatnya di Kabupaten Merauke dan Jayapura guna mengumpulkan berbagai aspirasi dan masukan terkait Tiga RUU ini. Hingga kemudian Panja melaporkan hasil pembahasan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, yang kemudian disepakati menjadi draft akhir untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat kerja tingkat I bersama pemerintah, dan Komite I DPD RI.

Dalam rapat kerja tingkat I bersama pemerintah, dan Komite I DPD RI yang dilakukan secara hybrid tersebut Doli membacakan pengantar ketua rapat Panja yang disusul oleh pendapat akhir mini fraksi-fraksi, termasuk juga Komite I DPD RI. Dimana seluruh pihak secara bulat dan sepakat menyetujui meneruskan pada pembicaraan tingkat II Paripurna untuk pengambilan keputusan.

Hingga pada akhirnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kamis (30/6/2022) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Achmad secara resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan menjadi undang-undang.

Doli berharap dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Papua Tengah dan RUU tentang pembentukan Papua Pegunungan kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di provinsi Papua.

Bahkan usai rapat Paripurna, politisi dapil Sumatera Utara III ini kembali menegaskan bahwa pihaknya ingin Provinsi Papua semakin cepat proses pembangunannya. Menurutnya, RUU tentang Pembentukan Provinsi baru di Papua tersebut merupakan jalan eksekutif dan legislatif untuk melakukan penyelesaian masalah yang ada di Tanah Papua.

“Dan yang paling penting adalah Papua tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI,”tegasnya. ayu/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)