Terus Berupaya Selesaikan Over Kapasitas Lapas

Tingginya jumlah penghuni lapas, masih menjadi sorotan Komisi III DPR RI. Mau tak mau, masalah klasik ini harus segera diurai dengan berbagai cara. Di antaranya, restorative justice serta melakukan revisi UU PAS dan UU Narkotika.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat pertemuan di Kanwil Kemenkumhan NTB di Mataram, Provinsi NTB
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat pertemuan di Kanwil Kemenkumhan NTB di Mataram, Provinsi NTB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan dapat menerapkan keadilan restoratif untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ia menekankan agar aparat penegak hukum dapat selektif dalam menetapkan kasus yang perlu dihukum penjara, agar jangan sampai kasus dengan kerugian yang kecil namun dihukum penjara hingga satu tahun lebih dan juga membebani APBN untuk membayar biaya perkara.

“Nah dari over capacity ini dari kawan-kawan (Anggota Komisi III DPR RI), dimintakan kalau ada persoalan ringan yang sudah disidik Kepolisian bisa diterapkan restorative justice di Kepolisian, dan ini juga berlaku untuk yang lain termasuk kalau sudah di Pengadilan ya,” tegas Pangeran usai memimpin rapat dengar pendapat Tim Kunker Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Kanwil Kemenkumham Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Ketua Pengadilan TUN Jambi, di Jambi, Agustus ini.

Politisi Fraksi PAN ini berharap, Pengadilan juga menerapkan restorative justice seperti yang disampaikan oleh Dirjen Badilum dalam pertemuan tersebut. “Jangan sampai persoalannya ringan, kerugiannya kecil, cuma 100 ribu tapi orang itu dihukum 1-1,5 tahun,” tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Kepala Kanwil Kumham Jambi Tholib menjelaskan terdapat 10 Lapas dan 1 LPKA di provinsi Jambi. Dari 11 Lapas tersebut, dapat menampung sebanyak 2.410 warga binaan. Namun, Tholib menjelaskan, saat ini jumlah warga binaan di Prov. Jambi mencapai 4.913, sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 2.558 warga binaan. Jumlah perbandingan antara petugas dengan warga binaan pun mencapai 1:35 dari rasio ideal yakni 1 petugas berbanding 20 warga binaan.

Revisi UU PAS dan RUU Narkotika

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Undang-undang tentang Pemasyarakatan (PAS) yang baru disahkan dan Revisi UU Narkotika menjadi solusi terhadap permasalahan over capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah terjadi bertahun-tahun. Menurutnya, pemidanaan itu tidak semata-mata harus pidana badan, akan tetapi bisa dengan yang lebih bermanfaat seperti kerja sosial, ganti rugi dan sebagainya.

“Pada prinsipnya over capacity ini kan terjadi sudah menahun, harus disikapi secara komprehensif. Kita harus selesaikan dengan penuh khidmat dan  kerja-kerja yang cerdas, saat ini alhamdulillah telah disahkannya UU PAS yang baru. Dengan begitu, saya kira akan ada perbaikan dari sudut pandang di semua Kementerian dan Lembaga sehingga nanti saling terintegrasi terhadap persoalan hukum ini,” ujar Arteri saat mengikuti Kunker Komisi III DPR RI di Kanwil Kemenkumhan NTB, Mataram, Prov NTB.

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, untuk menyelesaiakan persoalan over capacity ini tidak bisa hanya dengan menambah bangunan fisik saja, tetapi juga harus menerbitkan kebijakankebijakan yang konstitusional seperti mekanisme grasi dan dengan instrumen-instrumen hukum lain. Sehingga tidak selalu pidana badan yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.

“Masih banyak alternatifaternatif lain, karena pemasyarakatan bukan artinya pembinasaan dan penjeraan, tapi pengintegrasian sosial memastikan bagaimana warga binaan pemasyarakatan jadi bisa diterima warga sekitar dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat lagi,” terang Arteria.

Selain itu, Legislator dapil Jatim VI ini juga menjelaskan, terkait data Narapidana narkotika hampir 40 persennya di Lapas NTB solusinya ada di Revisi UU Narkotika. Perlu kita identifikasi mana yang bandar, pengedar dan pemakai, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi pidana berat yang menyebabkan penjara penuh dengan narapidana narkotika.

“Kita harus pilah-pilih mana yang sesungguhnya hanya pengguna atau korban, sehingga tidak semuanya harus dijatuhi pidana berat seperti itu, sudah ada norma yang akan mengarah ke situ dalam RUU Narkotika. Nantinya semua pelaku akan direhabilitasi terlebih dahulu karena itu bagian dari penyehatan, tapi pertanggung jawaban hukumnya berbeda-beda, ada yang dihukum mati, pidana penjara 1-15 tahun tergantung dari berat tidaknya kejahatan yang dilakukan,” jelas Arteri.

Keadilan Restoratif Harus Terkonsep

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berpesan kepada segenap jajaran Polda Bengkulu bahwa konsep restorative justice alias keadilan restoratif harus diterapkan sesuai dengan konsep yang tepat. Mengingat, keadilan restoratif bukan sekedar menghentikan perkara melainkan terdapat aspek yang jauh lebih penting yakni pelaku bisa memahami kasus, korban bisa memaafkan pelaku tanpa mengesampingkan bahwa korban juga harus tetap merasakan keadilan.

“Karena sebenarnya restorative justice itu adalah upaya kita untuk memulihkan korban termasuk memulihkan pelaku jadi bukan sekedar menghentikan perkara semata, aspek itulah yang paling penting dari konsep restorative justice. Jadi bukan sekedar menghentikan perkara, itu yang harus dipahami dan kita berikan pesan-pesan itu kepada Polda Bengkulu,” ujar Taufik saat kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Bengkulu, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga mengungkapkan Komisi III DPR RI ingin mengetahui apakah selama ini terdapat kendala-kendala untuk memastikan bahwa pemakai narkoba itu seharusnya direhabilitasi.

Mengingat, masih banyak pemakai narkotika yang akhirnya berproses hukum sehingga berdampak pada penuhnya lapas. Oleh karena itulah, Komisi III juga meminta masukan agar dapat diketahui aspek sistem hukum mana saja yang harus segera diperbaiki dan diubah utamanya terkait penentuan rehabilitasi bagi seorang pemakai. •nap,jka,pun/es

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari di Mapolda Bengkulu
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari di Mapolda Bengkulu

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)