Tarif PCR Harus Diupayakan Serendah Mungkin

Sejak munculnya kasus pertama pasien positif Covid-19  di Indonesia pada awal Maret 2020, Pemerintah secara resmi baru menetapkan batasan tertinggi tarif pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada 5 Oktober 2020.

Harga batasan tertinggi tarif pemeriksaan RT-PCR yang diatur Pemerintah pada saat itu berada di angka Rp900 ribu. Sedangkan sebelum beredarnya SE Dirjen Yankes tersebut, harga tarif pemeriksaan RT-PCR di Indonesia bisa mencapai jutaan rupiah dalam sekali tes.

Baru-baru ini, Pemerintah kembali mengatur harga tertinggi pemeriksaan RT-PCR di Indonesia, yakni berada di angka Rp275 ribu untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan Rp300 ribu untuk wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Turunnya harga tersebut, diungkapkan Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi adalah untuk menyesuaikan harga pasar dan suplai. Sebab, sampai saat ini, diungkapkannya ada 200 merk reagen dengan variasi harga yang berbeda.

“Jadi semakin banyaknya pilihan reagen, harga reagen semakin menurun. Kemudian suplainya juga banyak. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian batas tertinggi pemeriksaan PCR,” pungkasnya.

Melihat kebijakan tersebut, Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi seperti  PT Kimia Farma, PT Biofarma, PT Indofarma dan PT Pharos menekankan agar BUMN tersebut dapat mengupayakan harga baik tes PCR maupun Antigen serendah mungkin.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terjangkaunya harga tes PCR dan Antigen sebagai bentuk testing dan tracing dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 diharapkan dapat membantu geliat ekonomi masyarakat. Sebab, hasil tes tersebut kini semakin diperlukan di berbagai sektor kegiatan masyarakat, termasuk mobilitas masyarakat yang berpengaruh pada perekonomian.

“Sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan harga PCR dan Antigen yang terjangkau dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di bidang transportasi, akomodasi dan pariwisata,” ungkap politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Selain itu, tes PCR maupun Antigen juga dinilai sangat terkait dengan pengentasan dampak pandemi, utamanya untuk melindungi daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, BUMN sebagai badan usaha milik negara diharapkan dapat berperan dalam mempengaruhi harga yang terjangkau untuk tes PCR maupun Antigen.

“Karena dengan diharapkan harga PCR yang lebih terjangkau, itu akan berdampak pada geliat ekonomi, recovery ekonomi yang ada. Sebenarnya bagaimana peran dari BUMN untuk bisa mempengaruhi, menjadi press maker untuk harga yg bisa lebih bisa terjangkau,” imbuhnya.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga menekankan kepada perusahaan pelat merah yang berkecimpung di bidang kesehatan agar tetap terus berpihak kepada rakyat, di samping memang harus tetap memberikan keuntungan kepada negara. “BUMN itu memang diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan, tapi juga ada tugas membantu negara,” ujarnya.

Menurut Andre, harga tes PCR di Indonesia sebenarnya bisa berada di bawah harga Rp200 ribu. Bahkan, ia menambahkan, harga Rp200 ribu tersebut, harusnya bisa diterapkan sejak awal 2021, di saat harga tes PCR masih berada di sekitar harga Rp900 ribu-an.

Murahnya harga tes PCR bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya saja, komponen harga kit yang terkandung dalam tes PCR diantaranya Viral Transport Medium (VIT) dengan range harga sekitar Rp10 ribu, ekstraksi kit dengan harga sekitar Rp25 ribu, hingga harga reagen yang berkisar Rp65 ribu.

“Sebenarnya di bawah Rp200 ribu masih untung. Struktur biayanya jelas, kit itu hanya Rp100 ribu, mulai dari VTM, ekstraksi kit dan PCR kit, itu hanya di bawah Rp100 ribu. Ditambah nanti APD, biaya nakes, biaya operasional lainnya, ditambah keuntungan, saya rasa masih bisa 170 sampai 180 ribu, masih untung itu,” kilahnya.

Lebih lanjut, Andre menyoroti adanya permainan laboratorium yang mematok harga tes PCR berdasarkan kecepatan keluarnya hasil tes. Sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh sebuah labiratorium. “Permainan laboratorium sebenarnya nggak perlu pakai angka harga 1 jam, 3 jam, 6 jam. Karena mereka memutar mesin yang sama, sebenarnya lucu juga dibikin postur-postur biaya seperti itu,” tegasnya. l bia/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)