Tahun Penentu bagi Pemerintah Kembalikan Defisit ke Ambang Batas Normal

Pembahasan APBN 2022 akan sangat strategis dalam menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang. APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/nvl

Sebenarnya pemerintah telah diberi kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi. Skema stabilitas sistem keuangan itu, akan berlangsung sampai akhir tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2023 batasan defisit akan kembali normal di angka 3 persen.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menempuh langkah di luar kebiasaan atau langkah extra ordinary dalam penanganan pandemi Covid-19. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan cara melebarkan defisit anggaran sebesar Rp1.039,2 triliun atau setara 6,34 persen PDB pada ABPN 2020. Sampai dengan akhir tahun lalu, realisasi defisit telah mencapai sebesar Rp 956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB.

“Pemerintah memang sudah mengalokasikan pembiayaan anggaran mencapai Rp1.190,9 triliun yang sumber utamanya berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp1.226,8 triliun, untuk memenuhi kebutuhan defisit yang besar. Sayangnya kondisi ekonomi 2021 belum sepenuhnya pulih, walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5 persen, tetapi profil APBN 2021 masih menunjukkan beban yang cukup berat,” kata Muhidin dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah, awal April lalu.

Defisit APBN 2021 diprediksi akan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp1.006,4 triliun. Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, untuk menutupi defisit, perencanaan pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp1.177,4 triliun. “Saat ini, pemerintah dan DPR akan memasuki pembahasan pendahuluan RAPBN 2022. Roadmap pada tahun tersebut menjadi tahun terakhir dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melampaui defisit di atas 3 persen,” imbuh Muhidin.

Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko, saat hadir dalam rapat Banggar itu sempat menyampaikan pandangannya terkait strategi pengurangan stimulus ekonomi. Menurutnya, arah kebijakan fiskal harus mampu memastikan pemulihan ekonomi tetap berlanjut tetapi pemerintah dihimbau untuk jangan terlalu cepat mengurangi stimulus. Meski situasi pandemi mulai terkendali, resiko terhadap adanya gelombang baru tetap perlu diwaspadai.

Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/nvl
Sektor industri mulai menggeliat, terlihat dari PMI yang sudah berada di atas angka 50. Prospek pertumbuhan 2021 lebih baik dari proyeksi sebelumnya.

“Sektor industri mulai menggeliat, terlihat dari PMI yang sudah berada di atas angka 50. Prospek pertumbuhan 2021 lebih baik dari proyeksi sebelumnya. OECD memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan meningkat dari 4,0 persen ke 4,9 persen sebagai optimisme pemulihan ekonomi. Untuk itu kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan,” ungkap Prasetyantoko.

Stimulus fiskal 2022, dinilai Prasetyantoko, harus dilakukan secara timely, temporary dan targeted. Timely berarti harus ada exit strategy, khususnya skenario fiskal terkait pengurangan subsidi. Temporer berarti baru bisa dikurangi jika momentum pemulihannya sudah solid, yang mana peran fiskal akan digantikan oleh konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor.

Sementara Target berarti fokus transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi. “Indikator pengurangan stimulusnya akan bisa dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di atas 4,5 persen, maka stimulus berpotensi dikembalikan pada level 3 persen pada 2023,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad. Menurutnya proses recovery tahun 2021 di Indonesia tidak akan berjalan terlalu signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Meski begitu, sejumlah negara termasuk Indonesia masih termasuk dalam level moderat. Perkiraaan postur APBN 2022 skenario defisit dinilai INDEF masih dalam level optimis, dengan skenario defisit moderat di batas bawah Rp-770,75 triliun (-4,6 persen PDB).

“Utang kita cukup realistis, jika dibandingkan dengan berbagai negara memang tidak mungkin terelakkan karena sumber penerimaan pajak alami penurunan. Risiko yang akan terjadi dengan perkiraan APBN 2022, adanya risiko stagnasi pendapatan negara. Tahun 2021 memang diprediksi akan terjadi recovery, tetapi sejauh mana recovery akan terjadi karena itu akan mendorong seberapa besar rasio belanja dan pendapatan negara,” jelas Tauhid.

2021 Harus Jadi Momentum Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Geraldi/nvl

Akselerasi pemulihan ekonomi nasional harus terus dilakukan untuk menjaga momentum optimisme berjalan dengan baik pada tahun 2021 ini. Upaya percepatan tersebut memerlukan sinergi dari semua sektor pemerintah terkait. Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021, selain fokus terhadap penanganan di bidang kesehatan, juga membantu menciptakan lapangan kerja melalui program prioritas dan dukungan kepada dunia usaha. Tahun 2021, anggaran pemulihan ekonomi dialokasikan sebesar Rp699,43 triliun atau naik sebesar 21 persen dari realisasi sementara Program PEN 2020.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mendorong akselerasi PEN dilakukan melalui program vaksinasi secara gratis kepada masyarakat, akselerasi program PEN, dan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, kebijakan Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi oleh KSSK berkesinambungan memberikan daya ungkit sehingga momentum pemulihan ekonomi terjadi di Kuartal II 2021.

“UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi, untuk mendorong transformasi ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, implementasi dari UU Cipta Kerja dan peraturan turunan yang telah terbentuk tersebut dapat langsung memberikan geliat ekonomi melalui penciptaan demand dan supply dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Dito saat menghadiri ‘Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional’ di Bali, awal April lalu.

Dito Ganinduto. Foto: Geraldi/nvl
UU Cipta Kerja menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai tantangan nasional

Sarasehan yang juga dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Kehormatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), itu menjadi komitmen bersama DPR dan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dito optimis bahwa dengan fundamental dan geliat ekonomi yang terakselerasi dan tercipta di Kuartal I 2021. Terlebih dari berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, OJK, dapat mendukung keseluruhan baik di sisi demand dan supply sehingga ekonomi akan rebound sesuai harapan.

“Sinergitas kebijakan bersama-sama tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2020 tidak mengalami pemburukan yang sangat dalam. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia secara year-on-year terkontraksi minus 2,07 dan menjadi yang terkecil diantara negara-negara G20 dan ASEAN. Melihat tren pemulihan ekonomi ini, confidence dan optimisme menjadi kunci agar keseluruhan kebijakan di tahun 2021 dapat menjadi daya dorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku optimis tahun ini terjadi akselerasi pemulihan ekonomi. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus melakukan sinergi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi yang fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan pada dunia usaha.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pihaknya sebagai otoritas moneter akan terus all out untuk pro terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan bank sentral dan akan terus bersinergi dengan Pemerintah, OJK, dunia usaha dan dunia perbankan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi sektor jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso juga telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Mulai dari pelarangan short selling, buyback saham, asymmetric auto rejection, trading halt dan sebagainya. Selain itu, kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan juga sudah diperpanjang hingga Maret 2022 untuk menjaga sektor usaha tetap bertahan dan menjaga stabilitas sektor keuangan dari dampak pelemahan ekonomi. l alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)