Suntikan Modal Negara Kepada LPI Harus Dongkrak Investasi

Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah resmi dibentuk. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lembaga tersebut dinilai dapat memberikan harapan atas pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan peningkatan Foreign Direct Investment Indonesia di masa mendatang.

Pemerintah memutuskan untuk memberi suntikan modal kepada LPI sebesar Rp15 triliun, bersumber dari cadangan pembiyaan investasi pada 2021. Tahun sebelumnya, kucuran dana dari pemerintah sebagai modal awal telah dikeluarkan sebesar Rp15 triliun, sehingga telah terkumpul sebanyak Rp30 triliun dari total kebutuhan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun. Sisanya akan dipenuhi melalui inberg dalam bentuk saham, barang milik negara dan piutang negara.

Lahirnya sovereign wealth fund tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal Februari, mendorong LPI agar mampu meningkatkan dan mengoptimalisasi investasi pemerintah.

“LPI sebagai pengelola investasi pemerintah menjadi terobosan dalam menjawab kesenjangan pendanaan dalam negeri dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional. Melalui pembentukan LPI ini, nantinya dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai investasi pemerintah pusat yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan, meningkatkan Foreign Direct Investment dan dapat mendorong investasi,” kata Dito usai Raker yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut bahkan menyambut baik langkah pembentukan LPI dengan ditetapkannya aturan turunan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 73 Tahun 2020 dan PP 74 Tahun 2020. “Saya optimis dengan dibentuknya LPI ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah momentum perbaikan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 dan sebagai katalis investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan baru,” ungkapnya.

Nantinya, LPI dapat berinvestasi dengan mendirikan dana kelolaan investasi (fund) atau berpartisipasi dalam dana kelolaan investasi yang didirikan pihak ketiga. Skema tersebut dapat dilakukan melalui perusahan patungan, reksadana atau kontrak investasi kolektif atau bentuk lainnya, baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing, dimana LPI berinvestasi didalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Solusi Biaya Pembangunan Nasional

Skema pembiayaan investasi terlebih dahulu akan difokuskan pada sektor infrastruktur, guna menunjang pembiayaan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga kota metropolitan baru. Meski begitu, perluasan pembiayaan juga dapat menyasar sektor potensial lain seperti sektor kesehatan, pariwisata, dan teknologi. Tentu hal tersebut perlu memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko atas setiap proyek yang didanai.

Terkait pendanaan, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komaruddin menilai besaran biaya tentu bergantung pada profil risiko yang akan dihadapi. Namun, hadirnya LPI ini diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang. “Meskipun menurut PP 74/2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman. Tetapi, ke depan kita perlu dorong agar nantinya LPI dapat lebih menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif,” tutur Puteri.

Sesuai tujuan pembentukannya, politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap LPI dapat menjadi alternatif solusi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional jangka panjang. Sebab dengan kewenangan pengelolaan invetasi yang holistik mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, keberadaan LPI dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional.

“Peran penting LPI dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya. Dengan begitu, belanja APBN pun dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan lainnya seperti peningkatan kualitas kesehatan, sumberdaya manusia, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya.

Pajak Rendah, Angin Segar Investasi

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto : Arief/nvl

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan akan memberlakukan tarif pajak dividen sebesar 7,5 peren kepada mitra investasi subjek pajak luar negeri (SPLN). Kebijakan ini nantinya akan masuk dalam ketentuan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 yang mengatur perpajakan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai perlakuan perpajakan saat investor asing akan menarik modalnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menilai, insentif yang diberikan tersebut relatif permanen sehingga tentu akan memberi kenyamanan bagi investor asing untuk masuk ke dalam LPI. Meski dana investasi yang masuk dari luar negeri sudah besar imbal hasil yang diterimanya, jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap negara sebagai mitra.

Imbalan yang didapat tanpa perlakuan perpajakan pun sudah relatif tinggi, sekarang mendapat insentif perpajakan lagi. Semestinya kita betul-betul bisa menjadi wilayah investasi yang sangat menarik. Sempat terpikir oleh fraksi kami, daripada fokus menyasar dana orang luar, semestinya kita bisa jaring dana-dana yang belum kembali saat tax amnesty dulu,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, awal Februari.

Setidaknya, terdapat dua skema perlakuan perpajakan yang akan diterapkan. Pertama, jika dana diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu maka akan dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Sementara jika diinvestasikan kembali akan dipotong PPh sebesar 7,5 persen. Hal tersebut dinilai menguntungkan jika dibanding dengan aturan saat ini dimana dividen atas investasi SPL dari kuasa kelola dikenakan tarif 20 persen, atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dapam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Bahkan dari 71 perjanjian P3B yang dimiliki Indonesia dengan yuridikasi lain untuk mengatur dividen, besaran tarif rata-ratanya 10 persen. “Tarif pajak dividen sebesar 10 persen tersebut berlaku pada investor dari 51 negara. Sementara lainnya, ada yang bertarif 12 persen, 12,5 persen, dan 15 persen. Meski ada 3 negara yang memiliki tarif pajak dividen 5 persen dan 1 negara dengan tarif 0 persen. Harapannya tarif pajak dividen yang rendah dapat menarik investor menanamkan modalnya di LPI,” tandas Menkeu Sri Mulyani. l alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)