Sudah Sakit, Lapar, Kena Pukul Pula!

Pandemi melanda tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan jasmani semata. Di Indonesia, banyak rakyat jelata yang semakin menderita karena tak punya harta. Pemerintah belum sepenuhnya menyalurkan hak warga negara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Ahmad Sahroni.
Foto: Andri/Man

Banyak rakyat yang mengais rejeki dengan susah payah di masa karantina akibat Corona. Kesehatan jasmani yang utama, tapi akibat corona, mental warga pun tersungkur, mengharap bantuan dari pemerintah pun tak akan menjamin. 

Pemerintah masih terus mengupayakan vaksinasi. Di samping itu, Selain itu untuk meredakan ketertularan Covid-19, kebijakan PPKM Darurat menjadi salah satu ikhtiar bersama. Peraturan ini di satu sisi harus ditaati, tapi di sisi lain penegakan aturan ini harus bijaksana dengan mengedepankan kemaslahatan. Dan yang paling penting aparat harus bersikap humanis pada rakyat.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau, jika memang harus dilakukan penertiban hendaknya utamakan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. 

“Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan,” tegas Sahroni.

Sahroni menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.

“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push-up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” keluhnya.

Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. “Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini,” keluh Sahroni.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan pendekatan humanis oleh aparat, penting dilakukan untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM. Pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena pandemi Covid-19.

“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” ujar Sahroni. l eko/es

jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis. Jangan arogan

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)