Subsidi Energi Harus Mudahkan Akses Kelompok Miskin

Kebijakan subsidi energi yang selama ini berjalan masih menuai banyak masalah. Kelompok miskin masih sulit mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG. Saatnya, memastikan kemudahan akses bagi kelompok miskin dalam mengakses subsidi energi.

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya.
Foto : Husen/Man

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan sosial.

Selalu ada anomali, dalam praktik subsidi. Kelompok yang disasar kebijakan subsidi selalu saja mengalami disorientasi dan jatuh ke kelompok yang tidak berhak menerima subsidi. 

“Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama,” imbuh Wahyu saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat, awal Februari lalu.

Perlu ada penelaahan secara menyeluruh, sambung politisi Partai Demokrat ini, dengan pihak-pihak terkait. Dimulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai pengguna subsidi energi. Disampaikannya, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun.

Dalam APBN tahun 2021 saja, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 110.512,2 miliar yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu, elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 56.924,9 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp 53.587,3 miliar. “Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia,” ungkap Anggota Komisi II DPR itu.

Wahyu melanjutkan, rerata pengeluaran subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan. “Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan akses ekonomi dan pembangunan,” ujar Wahyu lagi.

Pada titik ini, subsidi sebenarnya untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market imperfectionist. Dalam regulasinya, subsidi energi memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Dan BAKN DPR RI mengambil peran pengawasan terhadap semua kebijakan anggaran subsidi, termasuk subsidi energi yang kini sedang menjadi perhatian BAKN DPR. 

SUBSIDI ENERGI KEDEPAN HARUS LEBIH TEPAT SASARAN

Anggota DPR RI Marwan Cik Asan. Foto: Erman/nvl

Ketua BAKN Marwan Cik Asan (sebelum pergantian Pimpinan BAKN akhir Januari lalu, red) mengatakan DPR RI mengatakan, tidak semua rakyat Indonesia beruntung, punya penghidupan dan income yang baik, tetapi ada juga rakyat yang kurang beruntung. Bagi yang kurang beruntung, negara hadir membantu salah satunya dengan program subsidi diantaranya subsidi energi. 

Sebagaimana diketahui, anggaran subsidi energi setiap tahunnya sangat besar. Sudah seharusnya subsidi tersebut menjadi alat negara yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial. Untuk itu, ujar Marwan, BAKN DPR RI berupaya mencari formula yang tepat agar subsidi energi ke depannya lebih tepat sasaran. 

“Kita (BAKN) mencari informasi sebanyak mungkin terutama dari para stakeholder terkait subsidi energi termasuk dari Pemda Sumedang ini, supaya nanti kita bisa mengambil dan memberikan rekomendasi yang tepat, apakah formula subsidi akan tetap seperti ini kedepannya,” ucap Marwan di Sumedang, Jawa Barat. 

Formula subsidi yang dimaksud Marwan adalah apakah ke depannya negara tetap memmberikan subsidi terhadap barang atau memberikan subsidi langsung kepada orang. “Jadi kepada masyarakat yang kurang mampu, diberikan cash atau transfer sehingga dia punya kemampuan yang sama terhadap orang lain dalam membeli barang yang sama dengan harga pasar yang sama pula. Itu adalah salah satu yang sedang kita telaah,” paparnya. 

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, adanya gap antara harga subsidi dengan harga pasar seringkali menyebabkan penyimpangan. Ia mengapresiasi usulan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir yang mengatakan sebaiknya subsidi energi kedepannya mengacu kepada Kartu Tani yang dikeluarkan Kementerian Pertanian, dimana pemilik kartu berhak mendapatkan bantuan subsidi. 

“Itu adalah alternatif supaya masyarakat terbantu dengan memiliki tambahan dana untuk membeli barang dengan harga yang sama. Apakah itu pupuk, apakah itu energi atau bahan bakar yang sesuai dengan harga dan mekanisme pasar. Nah dengan seperti itu, kemungkinan penyimpangan akan berkurang juga,” pungkas Marwan.

MATA RANTAI SUBSIDI ENERGI HARUS DIBENAHI

Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto: Ria/nvl

Anggota BAKN DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa distribusi subsidi energi harus menjadi perhatian banyak pihak, pasalnya seringkali ditemukan proses distribusinya tidak tepat sasaran. Yang cukup menjadi perhatian ialah banyak masyarakat mampu yang justru lebih banyak menikmati subsidi energi gas elpiji tabung 3 kg. 

“Subsidi energi merupakan sebuah upaya pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap bisa menjalankan kegiatan rumah tangga maupun kegiatan usahanya yang notabene menggunakan energi, baik itu energi BBM, energi listrik, maupun energi gas,” ujar Sugeng saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon, Banten. 

Salah satu kendala ketidaktepat sasaran subsidi energi, menurut Sugeng disebabkan karena mata rantai komoditas subsidi yang panjang sehingga menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. “Sudah negeri subsidi tapi rakyat bayar mahal karena mata rantai yang sedemikian panjang ini. Kami minta pemerintah daerah perlu memfasilitasi bagaimana barang cepat sampai ke pengecer atau pembeli,” jelasnya. 

“Konsumen/pengguna merupakan masyarakat yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah,” tutur Ketua Komisi VII DPR RI itu. l  mh,rnm/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)