Strategi Menciptakan Badan Pangan yang Efektif

Ketahanan pangan menjadi satu agenda penting dalam agenda pembangunan saat ini. Capaian tersebut diasumsikan akan menentukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebaliknya apabila gagal akan memperparah kondisi kemiskinan. Komitmen DPR dan pemerintah atas ketahanan pangan ini menjadi salah satu tema sentral dalam rangka kegiatan pembangunan di negeri ini.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Khaeron. Foto: Azka/nvl

Terkait dengan implementasi ketahanan pangan, diharapkan adanya produk untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui kajian kebijakan yang sinergis dan koordinatif. Revisi Undang-Undang yang terus dilakukan DPR dan pemerintah diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan bagi kedaulatan pangan bangsa Indonesia.

Adanya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 yang merupakan revisi terbaru dari UU Nomor 7 Tahun 1996 memberikan harapan pada rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan. Hal terpenting dari UU terbaru ini adalah adanya filosofis yang sangat tinggi, sangat luhur, yaitu bagaimana negara ingin mencapai atau menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan.

Oleh karena itu, sinergi seluruh instrumen negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan lewat ketahanan pangan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui bentuk kelembagaan pangan nasional yang tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2012. Pernyataan ini diungkapkan oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Khaeron ketika ditemui Parlementaria beberapa waktu lalu.

Wacana pembentukan Badan Pangan Nasional untuk menyatukan ide pemikiran yang dapat mengimplementasikan kedaulatan pangan sebenarnya telah tercetus saat revisi UU terakhir disahkan pada akhir 2012. Dalam pembahasan di DPR ketika itu, dijadwalkan batas waktu pembentukan Lembaga Pangan Nasional terhitung tiga tahun setelah UU Nomor 18 Tahun 2012 diundangkan.

Namun, seiring dengan banyaknya kendala pembentukan lembaga tersebut menjadi tersendat. Alih-alih menyalahkan keadaan, Herman saat ini mengajak seluruh pihak dapat mendukung dan berkontribusi aktif dalam terbentuknya lembaga pangan nasional tersebut.

Jika diurai, DPR telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kembali eksistensi Bulog menjadi lembaga pangan nasional yang sempat dikerdilkan pada masa krisis ekonomi 1998 melanda. Herman mengatakan apabila diberi peran, Bulog bisa menangani berbagai sektor (pangan), namun, secara keorganisasian bisa fleksibel untu mengakomodir berbagai kebutuhan pangan secara nasional.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Khaeron. Foto: Azka/nvl

Untuk lebih memudahkan, sebaiknya dibentuk tim. Kalau memang ada persetujuan untuk membentuk ini, saya kira dibentuk tim yang salah satu tugasnya adalah membuat rencana neraca komoditas

“Dikembalikan kepada Bulog di masa orde baru yang sesungguhnya ada nilai positifnya. Jadi kami ingin mengembalikan eksistensi bulog, tetapi amanah utama reformasi terhadap birokrasi tidak boleh menyatukan antara regulator dan operator, sehingga fungsi operator Bulog yang saat ini ada sebagai Perum Bulog tetap ada,” terangnya.

Upaya selanjutnya yang menjadi gagasan yakni memanfaatkan aset-aset Bulog yang sedemikian besar karena berkapasitas nasional. Dengan kerugian yang dialami Bulog selama bertahun-tahun untuk memelihara asetnya, Herman menyatakan pemerintah bisa memanfaatkannya dengan membentuk Badan Pangan yang tidak merusak konstruksi fiskal negara dengan memaksimalkan aset yang dimiliki Bulog.

“Karena infrastrukturnya begitu komplit, pemikiran kami pembentukan badan ini tidak akan mengganggu terhadap fiskal negara. Karena kantornya sudah ada, Oleh karenanya supaya lebih strategis, akan digabungkan dari posisi yang sekarang di Bulog ada, digabung pada badan ketahanan pangan di Kementerian Pertanian. Kalau itu ada, kita tidak perlu menambah lagi orang, 4000 karyawan Bulog saat ini bisa juga bekerja sebagian untuk badan pangan,” imbuhnya.

Herman menegaskan, urusan pangan tidak boleh menjadi desentralistik. Pangan harus dibentuk secara sentralistik. Sebab, semua wilayah memiliki hasil komoditas yang berbeda-beda. Sehingga diharapkan dengan bersifat sentralistik, masing-masing daerah dapat saling mendistribusikan hasil komoditas keunggulan agar tercipta keseimbangan di tiap daerah.

“Oleh karenanya dulu pemikiran bahwa rezim terhadap pangan ini harus sentralistik. Oleh karenanya lembaga ini harus tersruktur ada di provinsi ada di tingkat kabupaten. Sudah cocoklah dengan merekonstruksi bulog menjadi bagian dari struktur kelembagaan ini. Karena ada badan ketahanan pangan di kementerian pertanian,maka digabung ini menjadi regulator lembaga ini,” jelasnya.

Pada intinya, Politisi dapil Jawa Barat VIII ini berharap, upaya pembentukan lembaga ini tidak keluar dari nilai filosofisnya. Oleh karena itu perlu segera dibuat tim pada tiap kementerian dan lembaga, serta BUMN yang memiliki keterkaitan terhadap urusan pangan yang dapat saling bersinergi dengan baik, sehingga dapat segera mewujudkan pembentukan lembaga pangan yang efektif.

“Untuk lebih memudahkan, sebaiknya dibentuk tim. Kalau memang ada persetujuan untuk membentuk ini, saya kira dibentuk tim yang salah satu tugasnya adalah membuat rencana neraca komoditas. Bukan hanya pangan, tapi komoditas. Karena kalau berbicara pangan mungkin hanya terbatas terhadap pangan strategis. Tapi kalau bicara komoditas ini bisa lebih mencakup seluruhnya, lebih lebar,” urainya.

DPR pun telah mengembalikan bolanya kepada pemerintah. Hal itu terpantau dari hasil kesimpulan rapat antara Baleg DPR dengan pemerintah pada Senin (15/3) yang lalu. Yang terpenting niatnya adalah untuk memperbaiki sistem ke depan supaya terwujud lembaga yang bisa mengintegrasikan seluruh sektor terkait dengan sektor pangan sehingga dapat terwujud kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa di masa lalu.  er

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)