Soroti Permasalahan Pendidikan di Daerah

Pendidikan merupakan salah satu konsen yang diawasi oleh Komisi X DPR RI. Banyak permasalahan yang mendesak untuk diurai, diantaranya sarpras penunjang sekolah penggerak, hingga ke permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat saat Kunjungan Kerja ke Deli Serdang, Sumut.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP). Menurut Dede, pemerintah tidak boleh hanya berbicara program atau project based, tapi harus menyiapkan platform menuju era digital. Pasalnya, Komisi X DPR RI masih menemukan ketidaksiapan fasilitas seperti infrastruktur internet, listrik dan pelatihan SDM.

“Itu sebabnya pelatihan pendidikan kepada para guru agar kompetensinya meningkat sebagai tujuan menuju kepada era digitalisasi benar-benar bisa berjalan, tidak hanya untuk sekolah penggerak saja tapi bisa juga dilakukan untuk semua sekolah,” ujar Dede saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Palembang, Sumatera Selatan, pertengahan Juni ini.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, sebaiknya pemerintah mengutamakan delapan standar pendidikan, salah satunya ketersediaan ruang kelas. “Kalau ruang kelasnya sudah mau roboh gimana? Ini kan juga menjadi standar pendidikan yang harus kita sepakati bersama. Jadi oleh karena itu, kita harus duduk ersama semua kementerian yang terlibat. Jangan hanya menjalankan program yang berdasarkan ide dasarnya dari Kemendikbud saja,” pungkas Dede.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini menyatakan, jika Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuj memperbaiki SDM, berarti seluruh kementerian terkait harus duduk sama-sama menjelaskan rencana dan program yang akan dijalankan. Misalnya di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), apa saja sarpras yang dibutuhkan, baru bisa berbicara tentang peningkatan SDM. Karena tanpa fasilitas pendukung seperti listrik dan internet, pelajar yang berada di pesisir dan kepualauan tidak memiliki kesempatan yang sama.

“Nah, kunci utama peningkatan SDM adalah semua memiliki kesempatan yang sama. Untuk itu, semua pihak harus duduk bareng, sebetulnya peta jalan pendidikan kita ke depan ini mau kemana? Kalau kita mau bicara anak-anak pandai dalam dunia digital industri 4.0, maka untuk menuju ke sana butuh apa saja. Jadi menurut saya, intinya di republik ini memang koordinasi adalah barang yang mahal sekali,” seloroh Dede.

Saatnya Pemerintah Apresiasi Guru

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menilai sudah saatnya pemerintah memberikan apresiasi kepada para guru. Menurutnya, seorang guru bukanlah sekedar pencari kerja karena faktanya mereka telah bekerja sejak lama, bahkan puluhan tahun mendedikasikan diri sebagai guru, sehingga dirinya menginginkan guru honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami sangat setuju sekali dan akan menjadi kesimpulan dari (rapat) Komisi X dengan pemerintah, bahwa mereka (guru honorer) sebaiknya langsung saja diangkat menjadi PNS,

walaupun melalui apa namanya, PPPK (misalnya),” ungkap Mujib ketika ditemui Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pertengahan Juni ini.

Politisi Partai Golkar tersebut melanjutkan, guna mewujudkan hal tersebut, Komisi X DPR RI perlu berkolaborasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga lainnya yang merupakan mitra dari komisi lain, sebab ranah fungsi Komisi X DPR RI terbatas pada fungsi guru dan pendidikan. Sedangkan untuk fungsi kepegawaian maupun keuangan berada pada komisi lain, yakni Komisi II DPR RI dan Komisi XI DPR RI.

“Tapi memang kebetulan ketemu kelemahan kami memang harus kolaborasi Pak. Komisi X sendirian enggak bisa, karena kebetulan yang ngurus fungsi pendidikannya, gurunya di kami, Komisi X. Tapi fungsi kepegawaiannya adalah di BKN kemudian KemenPAN-RB (mitra kerja Komisi II DPR RI), uangnya yang merancang itu juga berada di lembaga lainnya (Kemenkeu). Karena itu memang kolaborasi menjadi satu catatan penting,” imbuh Mujib.

Ancaman Kekosongan Tenaga Pengajar Harus Diantisipasi

Masih di Sumatera utara, Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mewanti-wanti pemerintah jangan sampai membuat kebijakan yang tidak tepat dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Sebab, kebijakan yang ada seperti mengangkat guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menimbulkan permasalahan kekosongan tenaga pengajar di lembaga pendidikan swasta, yang merupakan tempat semula guru tersebut mengajar.

“Semua guru-guru itu lolos dalam tes, hendaknya ditempatkan di tempat awal, tempat asal. Sehingga mengganggu stabilitas pendidikan di sekolah-sekolah, di seluruh penjuru tanah air,” tegas Djohar.

Djohar menilai, rendahnya gaji guru honorer yang hanya berkisar Rp300.000 tersebut tidak manusiawi. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan Komisi X DPR RI ke Deli Serdang tersebut, disampaikan bahwa berbagai program digalakkan Bupati dan pemerintah daerah guna memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif meski dengan segala keterbatasan. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap program-program yang saat ini tengah dijalankan Deli Serdang untuk pendidikan di sana dapat lebih kokoh.

“Oleh karena ini, kita mungkin akan bekerjasama dengan pemerintah pusat, Menteri Pendidikan, untuk mencari peluang peluang ‘apa yang bisa kita bantu untuk guru guru yang seperti ini’. Mereka belum lolos diterima tetapi aktivitas mereka (guru honorer) masih sangat sangat diperlukan bagi sekolah. Mungkin perlu adanya biaya biaya penelitian, tunjangan dan apa yang bisa kita berikan sehingga mereka mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya,” terang politisi Partai Gerindra itu. •jk,hal/es

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin saat kunjungan kerja ke Deli Serdang

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)