Soroti Pengelolaan CPO dan Pengelolaan Limbah

Komisi VII DPR RI dalam rangkaian kunjungan kerjanya menekankan agar ada transparansi dalam pengelolaan CPO di Dumai. Di tempat terpisah, Komisi VII juga menyoroti pengelolaan limbah PLTU serta mengapresiasi pembangunan Smelter oleh PT AMNT.

Anggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan saat mengikuti kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah. 
Anggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan saat mengikuti kunjungan kerja di Cilacap, Jawa Tengah.

Di Kawasan Industri Dumai, Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta transparansi data pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, khususnya data terkait jumlah CPO untuk diekspor dan untuk dalam negeri. Menurut Nasir, hal ini berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng yang mahal sehingga membebankan masyarakat. Ia mengaku kecewa karena beberapa data yang diterima Komisi VII DPR RI tidak menjelaskan secara transparan regulasi yang terjadi di kawasan industri. 

“Ada tiga kawasan industri di Dumai ini, tapi hanya satu kawasan dan itu pun datanya tidak cukup. Kami menginginkan dari mulai TBS (Tandan Buah Segar) sampai pengelolaan CPO maupun minyak goreng ini, kita minta (data) transparan dan kami minta harga TBS ini juga bisa meningkat, supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana kelangkaan minyak goreng maupun mahalnya minyak goreng ini setimpal dengan harga TBS.” ujar Nasir usai pertemuan dengan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian, Direksi PT Kawasan Industri Dumai, Direksi Wilmar Group, Pemkot Dumai dan Pemprov Riau beserta jajaran di Kawasan Industri Dumai, Riau, pertengahan Juli ini.

Politisi Partai Demokrat ini mendorong agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sebelum diekspor ke luar negeri sehingga masyarakat merasakan besarnya produksi CPO.

“Kami minta semua perusahaanperusahaan (tenant PT Wilmar Group) ini menjelaskan berapa produksi yang diperoleh perhari, berapa per bulan, per tahun,  berapa ekspor, berapa minyak curah maupun minyak goreng kemasan yang diproduksi untuk dalam negeri dan berapa harga yang pantas untuk dalam negeri dan berapa data harga yang diperoleh perusahaan untuk diekspor,” tuturnya.

Legislator dapil Riau II tersebut juga menuturkan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai jika hasil bumi dapat dinikmati dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Dampak Negatif FABA harus Ditekan

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengkritisi pengelolaan limbah abu batu bara atau Fly Ash and Bottom Ash (FABA) PLTU Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya hal itu memerlukan perhatian dan aksi yang lebih serius untuk menekan dampak negatif dari FABA baik kepada pekerja di lingkungan PLTU maupun masyarakat sekitar.

“Saya merasa ini banyak sekali debu-debu batu bara yang berkeliaran di udara, terlebih angin sangat kencang saat proses pemindahan batu bara dari tongkang pengangkut, tanpa adanya semacam pengaman,” cetusnya saat mengikuti kunjungan kerja ke Cilacap, Jawa Tengah.

Ia berpendapat hal itu akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya para pekerja dan masyarakat sekitar. “Sebulan dua bulan tentu tidak akan terasa, tapi sepuluh, dua puluh tahun kemudian, bayangkan masyarakat dan pegawai disini kondisi kesehatannya akan seperti apa, bisa saja terkena ISPA, kanker atau gangguan kesehatan akut lain. Itu bahaya sekali,” tegasnya.

Legislator yang akrab disapa Zul tersebut menegaskan petinggi perusahaan pelat merah tersebut tidak boleh menganggap angin lalu dambak negatif yang dibawa FABA kepada lingkungan sekitar. Untuk itu menurutnya diperlukan penanganan dan mitigasi yang sesuai agar FABA tidak membawa dampak buruk kepada seluruh makhluk hidup maupun ekosistem yang berada di sekitar PLTU tersebut dibangun.

Apresiasi Pembangunan Smelter PT AMNT

Komisi VII DPR RI mengapresiasi komitmen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam membangun smelter di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan, pemerintah perlu mendukung apa yang sudah dilakukan PT AMNT tersebut.

Rico berkomentar, saat ini pembangunan smelter di PT Amman sedang terkendala waktu, lantaran sempat tersendat oleh pandemi Covid-19 plus sekarang sedang ada perang Ukraina-Rusia. Sepanjang perang terjadi, impor peralatan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun smelter tersendat.

Di sinilah pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM perlu mendukung apa yang sudah dilakukan PT AMNT. Dukungan itu berupa perpanjangan waktu pembangunan smelter untuk memberi kesempatan PT Amman menyelesaikannya, akibat tertunda wabah Covid-19 selama dua tahun dan perang Ukraina-Rusia. “Kementerian ESDM mestinya memberikan kesempatan perpanjangan waktu terkait perpanjangan smelter yang sementara ini mereka sedang bangun,” ucap politisi Partai NasDem ini.

Smelter mestinya sudah rampung pada 2023. Keterlambatan pembangunan smelter ini mungkin bisa sampai tahun 2024, karena perang belum usai. Kontribusi PT Amman untuk masyarakat setempat, lanjut Rico, sangat baik. Pembebasan lahan untuk smelter tidak ada masalah. Bahkan, Pemda Sumbawa Barat dan pemerintah pusat juga aktif membantu.

“Apa yang kita lihat di lokasi PT Amman sudah sangat bagus. Penyiapan lahan sudah selesai di tahun 2020. Yang terkendala adalah pengiriman barang dari luar ke dalam (impor) untuk melakukan kegiatan,” tutup Rico. •ais,srw,mh/es

Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Direktur PT Amman, di Sumbawa, NTB. 
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia usai mengikuti pertemuan dengan Presiden Direktur PT Amman, di Sumbawa, NTB.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)