Soroti Masalah Pertanahan dan Data Tenaga Honorer

Ketika menjalankan fungsi pengawasan di Bali, Riau dan Kepri, Komisi II DPR RI menyoroti beberapa permasalahan diantaranya masalah sertifikat tanah, HGU perkebunan juga kesimpangsiuran data tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat pertermuan di Kepri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat pertermuan di Kepri.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyarankan kepada Kementerian ATR/BPN melalui Dirjen Tata Ruang dan Kakanwil BPN perlu membangun koordinasi dan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi untuk menghindari penerbitan sertifikat yang dianggap tidak sah. Padahal sertifikat itu adalah pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Hal ini diperlukan, dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian (seperti) di (Kabupaten) Bogor, adanya sertifikat yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak (Presiden) Jokowi. Kita tidak mau itu terjadi di (Bali) sini,” kata Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Denpasar, Bali, Juli ini.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, koordinasi komunikasi beberapa pihak tersebut sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu. Hal ini sangat diperlukan karena program PTSL tersebut masih belum diyakini oleh sebagian masyarakat, mereka belum meyakini bahwa PTSL bisa menjamin hak mereka sebagai pembeli tanah. 

“Kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu, Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan APH, Gubernur dan Kepala Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat perlu untuk menentramkan hati masyarakat dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa PTSL itu perlu,” tegas Junimart. 

Ia mengakui, masalah pertanahan di Bali tidak begitu bergejolak, namun koordinasi dan komunikasi tetap diperlukan. “Sudah terbukti program Pak Jokowi itu berjalan di Bogor, sertifikat dibagikan secara simbolik ternyata tanah tersebut dipasang garis polisi dan disita oleh satgas dari Bareskrim. Ini menjadi pelajaran ke depan dan kami tekankan supaya koordinasi komunikasi perlu antara Kementerian (ATR/BPN) dengan APH,” pungkasnya.

Libatkan Masyarakat Awasi HGU Perkebunan

Persoalan penggunaan kelebihan tanah Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan sawit masih jamak. Menyoroti permasalahan ini, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan, perlu suatu mekanisme atau sistem yang dapat mengecek status HGU. 

“Oleh karena itu harus ada sistem yang secara elektronik atau online dimana semua orang bisa mengecek tentang berapa luasannya, mana titiknya. Jadi artinya libatkanlah masyarakat dalam pengawasan bukan hanya dari BPN saja bisa mengawasi,” ujarnya saat pertemuan Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Riau, baru-baru ini. 

Ia mencontohkan kasus seperti PT Duta Palma yang melakukan aktivitas perkebunan melebihi dari luasan HGU yang perusahaan tersebut peroleh izinnya dari BPN. Kejaksaan menilai kerugian negara akibat aktivitas perusahaan itu mencapai Rp600 miliar tiap bulannya. 

“Sehingga mereka pada aktivitas perkebunan di luar HGU tentu harus dapat sanksi. Ini sudahlah dia beraktivitas di negara kita, tapi mereka tidak bayar pajak,” sebut Abdul. Legislator dapil Riau I itu menyesalkan kasus tersebut, apalagi pemilik perusahaan diketahui telah melarikan diri ke luar negeri yang membuat sulit penyelidikan. 

Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk dapat mengawasi persoalan ini. Serta BPN diharapkan dapat bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing. “Pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah di negara ini perlu keikhlasan dan ketulusan,” pungkasnya.

Soroti Ketidakjelasan Data Tenaga Honorer

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyoroti data tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Saan meyampaikan, pihaknya kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah ini dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurut Saan kejelasan data sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian PAN-RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah-ubah. Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” tutur Saan di Kepri, baru-baru ini.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesional dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.

“Terkadang PPPK menjadi beban pemerintah daerah, maka penting juga terkait dengan penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar benar selektif dan hati hati. Karena kita ingin persoalan ini tidak berlarut larut karena itu kepastian jumlah honorer menjadi sangat penting, jika data ini belum selesai juga ini akan menjadi persoalan itu sendiri,” tutup politisi Partai NasDem ini. •cas,aha,pdt/es

Anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid saat pertemuan dengan Kakanwil BPN Riau.
Anggota Komisi II DPR RI Abdul Wahid saat pertemuan dengan Kakanwil BPN Riau.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)