Soroti Kinerja BUMN, dan Harga Tiket Pesawat

Dalam kunjungan kerjanya, Komisi VI DPR RI menyoroti pengembangan EBT di Aceh. Komisi VI juga meminta agar pembangunan juga berpihak pada daerah 3T. Tak berhenti di situ, ketersediaan tiket pesawat dari maskapai pelat merah pun disorot oleh Komisi yang bermitra dengan BUMN ini.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat pertemuan di Kalimantan Utara 
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat pertemuan di Kalimantan Utara

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Aceh mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI Muslim. Menurutnya sampai kini, Aceh tidak memiliki kekurangan potensi sumber daya alam, dirinya berharap masyarakat Aceh tidak terjebak layaknya pepatah ‘tikus mati di lumbung padi’.

Kita harapkan, jangan sampai seperti tikus mati di lumbung padi, artinya seberapapun perusahaan yang masuk di Aceh, tentu kita harapkan ada peran BUMN. Sehingga kita harapkan ada dampak secara langsung kepada masyarakat, baik secara ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, harus betul-betul menjadi prioritas,” tutur Muslim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh, pertengahan Juli ini.

Muslim tidak ingin hal serupa terulang lagi seperti di proyek Kawasan Ekonomi Khusus Arun-Lhokseumawe (KEKAL), di mana masyarakat sekitarnya masih mengalami kemiskinan. “Kita enggak mau lagi seperti itu. Terus kita harapkan ke depan, apapun perusahaan yang masuk ke sini, khususnya kita berharap tentu yang milik negara ya. Sehingga dampak secara langsung kepada masyarakat Aceh untuk pemberian ekonomi masyarakat, tentu buat kesejahteraan masyarakat Aceh ke depan, saya pikir itu penting,” tandas legislator dapil Aceh II itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai EBT di Aceh sangat potensial, dimana energi bayu (angin) dan juga energi biothermal semuanya ada di Aceh. Hanya saja, menurutnya, tinggal sejauh mana keberanian dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN melakukan kerja besar dalam menggali dan mengelola potensi yang sangat luar biasa tersebut. Rafli mendorong perusahan-perusahaan negara agar betul-betul dapat melihat peluang besar ini dan menjadikan peluang tersebut sesuatu bermanfaat bagi negara, khususnya Aceh.

“Ayolah lakukan studi, jangan perusahaan-perusahaan asing yang terus berspekulasi di sini,” ungkap legislator dapil Aceh I tersebut.

Daerah 3T Butuh Keberpihakan Pemerintah

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menegaskan bahwa pembangunan daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan keberpihakan pemerintah pusat. “Menjadi daya tarik tersendiri karena provinsi ini baru berdiri 10 tahun dan merupakan provinsi terluar di negara kita. Kami ingin masyarakat Kaltara cinta kepada negaranya karena merasa diperhatikan oleh kami di pusat sebagai anggota DPR RI,” ujar Nevi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kalimantan Utara (Kaltara), Juli ini.

Politisi fraksi PKS ini melanjutkan bahwa sebagai provinsi terluar dan terdepan berbatasan langsung dengan Malaysia jangan sampai rasa nasionalisme masyarakat menurun karena kurangnya pembangunan di sini.

“Kami sangat mendukung pembangunan dari pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain agar mereka merasakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, LPG 3 kg satu harga, pembangunan pelabuhan serta pembangunan smelter harus kita dukung,” imbuhnya.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menambahkan, penugasan pemerintah pusat kepada BUMN untuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur di Kaltara memang membutuhkan kerja keras dengan luas wilayah Kaltara yang menantang, memerlukan biaya yang cukup besar dan perlu kita support dan kawal.

Soroti Ketersediaan Tiket Pesawat

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti mahalnya harga dan minimnya ketersediaan tiket penerbangan dari maskapai BUMN, Citilink. Ia mengungkapkan setiap hendak melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi udara, tiket yang tersedia didominasi tiket dari maskapai penerbangan swasta.

“Kami prihatin. Jangankan rakyat Pak, kami saja beli tiket sekarang kemahalan Pak. Dan rata-rata tiket di banyak daerah Citilink enggak ada, isinya Lion (air) semua,” ujar Mufti Anam saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Agustus ini.

Mufti Anam mendorong Citilink untuk memperbesar pasarnya, sehingga tiket penerbangan yang saat ini didominasi Lion Air maupun maskapai penerbangan swasta lainnya bisa dimasuki Citilink. “Apa kebutuhan yang bisa kami dukung untuk itu? Karena dengan Lion Air sekarang yang semakin merajalela di tengah masyarakat, harganya juga semakin ngawur. Enggak ada lagi harga tiket yang di bawah satu juta rupiah,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu juga menyoroti tingginya tarif internet Telkomsel. Menurutnya, sebagai perusahaan operator telekomunikasi seluler di bawah PT Telkom yang berstatus BUMN, Telkomsel seharusnya bisa lebih menurunkan tarifnya. “Bagaimana kita belajar dari Smartfren. Kalau mereka saja bisa murah kenapa kita tidak bisa semurah mereka?” tanya legislator dapil Jawa Timur II tersebut.

Mufti Anam menjelaskan dengan tingginya tarif internet, maka akan mempersulit masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk mengakses internet. Ia berharap internet bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat baik dari kemudahan aksesnya maupun dari sisi murahnya tarif. “Karena harapan kami, ketika mereka bisa mengakses internet, mereka bisa belajar dan pendidikan mereka bisa lebih baik,” harap Mufti Anam. •ndy,oji,eki/es

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat kunjungan kerja di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)