Sisi Terang Penegakan Hukum

Ada keoptimisan dari sisi penegakan hukum di tahun 2023. Sebab, beberapa kasus besar yang menjadi sorotan publik belakangan ini, direspon serius oleh pemerintah. Misalnya, kasus korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, hingga Garuda Indonesia berhasil dibongkar. Bahkan, kasus terkini di institusi Kepolisian RI perlahan diungkap secara transparan.

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.

KEAMANAN, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,” ujar Presiden Jokowi dalam Sidang. Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam Rangka HUT ke-77 RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Optimisme penegakan hukum akan berlanjut di 2023 ini terlihat dari capaian positif yang telah dibangun pada 2021. Hal itu tercermin dari Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, yang naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius Pemerintah

“RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” tegas Jokowi.

Hal inilah yang direspon positif oleh Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Pihaknya bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI lainnya tentu akan terus mengawal dan mempertanyakan kembali tentang komitmen pemerintah tersebut.

“Saya sampaikan di berbagai kesempatan, termasuk kepada Jaksa agung dan Komnas HAM bahwa penuntasan pelanggaran HAM masa lalu adalah janji presiden yang tertuang secara eksplisit dalam Nawacita jilid pertama yang harus dituntaskan Presiden, sebelum selesainya masa kepemimpinan beliau, tahun 2024 mendatang,” ungkap Taufik

Meski demikian, menurut Politisi dari Fraksi NasDem ini, yang paling penting dari semua itu adalah, jangan sampai komitmen penyelesaian kasus HAM hanya formalitas semata. Serta jangan sampai penyelesaian yang tidak berkeadilan, dan penyelesaian yang meninggalkan hak-hak korban. •rdn/es

 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)