Sinkronisasi Kebijakan Jadi Utama

Semangat disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) berawal dari keinginan pemerintah untuk memberikan landasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multi-makna. 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto : Jaka/nvl

Tidak hanya sebagai landasan, pemerintah juga ingin memberdayakan seluruh stakeholder sekaligus masyarakat untuk turut berperan dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

Akan tetapi, selama hampir 18 tahun, UU Sisdiknas belum mampu menjawab berbagai isu krusial yang mendasar dalam pendidikan nasional. Jika diperhatikan, di dalam beberapa pasal dan ayat UU Sisdiknas ada kecenderungan saling tumpang tindih. 

Sebagai contoh, tentang penerapan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di beberapa sekolah unggulan Indonesia. Adanya RSBI dan SBI menciptakan kasta dalam layanan pendidikan. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan anak-anak di Indonesia semakin sulit memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. 

Dalam UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 3 SBI dan RSBI disebutkan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Namun kebijakan ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta pasal 11 ayat 1 tentang layanan pendidikan bagi setiap warga negara dilaksanakan tanpa diskriminasi. 

Akibat tumpang tindih tersebut, DPR RI bersama pemerintah berencana akan merevisi UU Sisdiknas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Proses revisi ini tentu harus diiringi dengan penetapan rencana pendidikan jangka panjang yang jelas dan terarah. 

Oleh karena itu, Komisi X DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Induk Pendidikan. Namun pemerintah melalui Kemendikbud menanggapi dengan usulan pembentukan PJP 2020-2035.

 Di dalam Panja PJP Komisi X DPR RI bersama pemerintah, sinkronisasi PJP 2020-2035 dengan revisi UU Sisdiknas masih menjadi perdebatan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kemendikbud untuk segera memberikan kajian singkat. 

“Kami (Panja PJP Komisi X DPR RI, red) mendesak Kemendikbud RI untuk segera membuat kajian singkat kepada Komisi X DPR RI soal prioritas penyusunan PJP ini terlebih dahulu sebelum revisi UU Sisdiknas, atau sebaliknya. Hasil kajian paling lama diserahkan kepada kami dalam waktu seminggu setelah rekomendasi panja PJP diterima Kemendikbud RI,” terang politisi Fraksi PKB itu kepada Parlementaria. 

Senada dengan Syaiful, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan antara UU Sisdiknas dengan PJP, perlu saling menyesuaikan dan selaras. Ia pun menyoroti soal kebijakan wajib belajar yang perlu diperbaharui.  Menurutnya, akan lebih baik jika wajib belajar yang tadinya 9 tahun, menjadi 12 tahun. Kebijakan ini dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal. 

“Di samping itu, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah kepada wajib belajar 12 tahun, seperti dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal. Wajib belajar 9 tahun  tentu tidak relevan lagi apalagi dengan rencana PJP yang berorientasi masa depan,” jelas politisi Golkar itu dalam keterangan tertulisnya. 

Dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI bersama Kemendikbud pada 16 November 2020 lalu, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, penyusunan PJP akan diarahkan menjadi landasan revisi UU Sisdiknas. Kemudian, semua undang-undang yang terkait dengan pendidikan akan dipaketkan dalam satu sistem di dalam revisi UU Sisdiknas. Ia pun mengusulkan agar PJP ini nantinya dikukuhkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) terlebih dahulu sehingga bisa memperkuat selama pembahasan revisi UU Sisdiknas yang akan berlangsung. 

Terkait dengan revisi UU Sisdiknas dan PJP 2020-2035, baik Syaiful maupun Hetifah sepakat bahwa kebijakan ini belum mencerminkan visi negara secara jangka panjang. Maka, diperlukan  penggabungan sejumlah regulasi pendidikan ke dalam UU Sisdiknas sekaligus disesuaikan dengan PJP supaya ke depannya, tidak ada lagi istilah ganti pemerintah, ganti kebijakan.

 Komisi X DPR RI memahami niat baik Kemendikbud untuk mengejar ketertinggalan supaya pendidikan Indonesia di masa depan menjadi lebih adaptif. Namun, Hetifah memberi catatan agar penyusunan PJP harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Selain itu, Kemendikbud perlu memasukkan elemen spiritualitas dan jati diri bangsa, karena di dalam draf saat ini belum kentara.

Bangun Sinergi

Indonesia sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19, revolusi industri 4.0, dan tantangan global yang dinamis. Apapun kondisinya, sektor pendidikan tetap harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan negara. Di sisi  lain, menyediakan layanan pendidikan yang bermutu sekaligus merata dari Sabang hingga Merauke masih jadi problematika. 

Indonesia harus segera memperbaiki sistem pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya, sejarah, nilai bangsa dan kebutuhan pembangunan negara di masa depan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa, melek teknologi, dan adaptif, tentu harus diiringi dengan ketersedian infrastruktur yang memadai. Urgensi ini menjadi sangat penting tatkala mengingat bahwa kegagalan pendidikan berisiko membuat bangsa bisa terpuruk secara ekonomi dan sosial, serta juga mengancam eksistensi bangsa. 

Sinkronisasi kebijakan   terselenggara layanan pendidikan yang bermutu, unggul, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat tentu jadi agenda penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, proses ini harus bersinergi, kolaboratif, dan  partisipatif dengan melibatkan berbagai lapisan seluruh stakeholder terkait. 

Menurut Hetifah, tanpa membangun partisipasi, sinergi, dan kolaborasi, maka proses yang sedang berjalan tidak holistis dan komprehensif. “Ada hal-hal yang mungkin luput dari perspektif kita, namun ternyata krusial dan bisa mereka suarakan. Mereka harus terlibat aktif dan masukannya benar-benar didengar, karena mereka jugalah yang akan menentukan keberhasilannya,” saran wakil rakyat Kalimantan Timur tersebut. 

Kemendikbud perlu serius dalam menjajaki proses ini. Mewujudkan transformasi pendidikan dengan kondisi kebutuhan daerah yang belum siap dari sisi kurikulum, kualitas pendidik, kesiapan infrastruktur maupun pengelolaannya tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. l ts/er

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/nvl
pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengarah kepada wajib belajar 12 tahun, seperti dikenal dengan Pendidikan Menengah Universal. 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)