Simalakama Pembelajaran Tatap Muka

Oleh; Syukri Rifai | (Praktisi Pendidikan, Pengajar di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta)

Tren masyarakat yang terpapar positif Covid-19 kian menanjak sejak Juni 2021 membuat Indonesia memasuki gelombang kedua pandemi ini. Kurvanya bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang pertama. Pemerintah pun meminta agar masyarakat beraktivitas kembali dari rumah sebab kasus terkonfirmasi covid-19 sebagaimana data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dirilis laman https://covid19.go.id per 30 Juni 2021 sudah menembus 2 juta jiwa. Hal ini kembali berdampak pada situasi sosial di masyarakat seperti era lock down di gelombang pertama. Situasi ini tentu menyulitkan pelbagai sektor, termasuk dunia pendidikan.

Lalu, SKB 4 Menteri yang menyepakati diberlakukannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di tahun pelajaran 2021-2022 apakah akan tetap berjalan?. Mengingat data menyajikan bahwa satu dari delapan pasien covid-19 di Indonesia ialah anak tentu mengkhawatirkan. Fakta lainnya ialah tingkat kematian anak akibat covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi, yaitu 12,5%. Pemberlakuan PPKM hingga tingkat kelurahan dan desa membuat pembelajaran tatap muka di tahun ajaran baru pun kembali remang, setelah beberapa daerah di Pulau Jawa kemudian menghentikan uji coba tatap muka. Tingginya kasus tentu harus jadi variabel yang perlu dipertimbangkan. 

Ada banyak kondisi yang mendorong pemberlakuan PTM setelah kurang lebih tiga semester Indonesia melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Masih adanya peserta didik yang tidak memiliki akses ke teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil merupakan realita nyata. Padahal mafhum bersama bahwa jantungnya PJJ adalah daring. Kendala teknologi pula yang membuat banyak anak-anak amat terbatas bahkan sama sekali tidak memiliki kontak dengan guru. Faktor orang tua menjadi pertimbangan lain PTM terbatas kudu dilakukan. Karena tidak semua orang tua memiliki bekal sama sebagai guru untuk anak-anaknya, baik dari faktor akademik maupun mental. Ketidaksiapan orang tua atau orang dewasa di rumah dalam membimbing dan mengajarkan anak di rumah amat memungkinkan memicu konflik kekerasan di rumah berlipat ganda saat sekolah ditutup.

Bagi banyak sekolah terutama swasta, pelaksanaan PTM bagai buah simalakama. Jika tak diberlakukan akan sangat berpengaruh pada menurunnya input peserta didik saat PPDB. Tuntutan orang tua yang seperti kehabisan bensin dalam mendampingi anak pun perlu diperhatikan. Belum lagi kekhawatiran adanya learning loss dan faktor guru yang dituntut terus menerus mencari metode baru agar anak tetap semangat belajar. 

Dan, jikalau PTM diberlakukan ada banyak hal yang kudu dipersiapkan sekolah. Hal ini agar pendidikan di awal tahun ajaran baru nanti berjalan optimal dan setiap anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan haknya. Sekolah harus memperbaiki diri agar siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Perangkat keras berupa sarana pra sarana yang mendukung protokol kesehatan menjadi list teratas. Lalu menyiapkan SDM terutama guru, anak didik, dan tenaga kependidikan yang akan bertemu langsung juga harus dibekali literasi kesehatan paling mendasar. Tentu tak mudah, karena sekolah berpacu dengan waktu dalam situasi unpredictable ini.

Keniscayaan Blended Learning 

Pada akhirnya, setiap pandemi ada ujungnya, era new normal adalah bentuk adaptasi kehidupan setelahnya, dan cepat atau lambat PTM akan terwujud juga. Dalam konteks PTM yang akan diselenggarakan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, menyiapkan beragam rencana terkait KBM. Hal ini mencakup kegiatan tatap muka, daring (online), luring (offline) atau percampuran ketiganya (blended). Penulis berasumsi PJJ masih banyak yang akan menerapkan untuk tahun ajaran baru ke depan, terutama di Pulau Jawa. Namun, PJJ bukan lagi menjadi pilihan statis. Pihak sekolah harus merekayasa beragam metode pembelajaran yang kini banyak dikenal sebagai blended learning ataupun hybrid learning. 

Melalui blended learning ini, mengutip Noord (2007) yang membagi empat model pembelajaran elektronik, situasi pembelajaran tatap muka sebagai live synschronous dan pembelajaran daring sebagai virtual synschronous bisa jadi pilihan utama bagi sekolah yang sudah mendapat lampu hijau. Pilihan di belakangnya bisa dengan mempertahankan komposisi daring dan luring atau self-paced asynschronous yang sudah diaplikasikan di tahun ajaran 2020/2021 lalu di situasi tertentu. Bahkan untuk kelas-kelas tinggi (SMP-SMA-Kuliah) model pembelajaran kolaboratif atau collaborative asynschronous amat memungkinkan untuk diterapkan. 

Kedua, fleksibilitas ruang dan waktu. Penerapan PTM harus mengacu kepada SKB 4 Menteri yang kemudian dikuatkan dengan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021. Intinya penyelenggaraan PTM situasional. Harus memperhatikan rambu PPKM dan zonasi pandemi di daerah masing-masing, apakah zona merah, oranye, atau hijau. Hal ini menjadikan PTM fleksibel dalam penerapannya. Dalam konteks rentang ruang, tidak mesti dalam sebuah bangunan kelas, dan dalam konteks waktu tidak bisa diseragamkan di tiap sekolah. PTM bisa diterapkan sedari awal di tahun ajaran baru hingga sepanjang tahun pembelajaran, bisa pula diterapkan dan dihentikan di tengah perjalanan. Lagi-lagi sekolah harus mampu mengadaptasi kemungkinan-kemungkinan ini.

Ketiga, efektifitas dan efisiensi pertemuan saat tatap muka. Faktor inilah yang membuat pemilihan dan pemilahan kompetensi dasar (KD) esensial yang hendak dicapai oleh guru urgent dilakukan. Mengingat waktu PTM saat pandemi terbatas dan banyak terpangkas dibandingkan waktu normal. Saat tatap muka guru harus lebih banyak mengedepankan human touch, penguatan karakter dan pengasahan skill keterampilan yang minim didapatkan saat daring. Guru tidak boleh terjebak pada pemberian materi dan mengejar KD yang mesti dicapai anak didik. Sisi humanis dan pola hubungan antara sesama memiliki porsi terbesar di PTM ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan bersama.

Keempat, wewenang orang tua dalam mengizinkan anak didik mengikuti PTM menjadi harga yang tak bisa ditawar. Adalah hak setiap anak untuk mendapatkan pembelajaran yang sama dengan yang lain. Sekolah harus bisa memfasilitasi kondisi ini, saat beberapa anak didik bisa PTM karena adanya izin orang tua, anak didik yang belum memungkinkan PTM pun harus mendapatkan akses pembelajaran dan penilaian yang sama dengan metode yang adaptable. Tak ada pula punishment bagi anak didik yang tidak diizinkan mengikuti PTM.

Kelima, membekali guru, tenaga pendidikan, anak didik, dan orang tua dengan literasi kesehatan yang kuat. Saat sebelum dan sesudah PTM disampaikan pentingnya 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir ataupun hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi serta interaksi, dan pada praktiknya hal terus menerus dilakukan agar terinternalisasi dalam kebiasaan bersama. Setelah berbulan-bulan berada di kondisi pandemi, satu hal yang menjadi perhatian bersama dan perlu digarisbawahi bahwa kerinduan berkumpul sering kali membuat anak didik  maupun guru abai dan terlena, terutama pada soal interaksi dan menjaga jarak. Guru memainkan peran sebagai role model bagi anak didiknya dalam hal ini. Hemat penulis, pembiasaan 5M ini sudah seharusnya menjadi habitual curriculum di setiap sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. 

Terakhir, kedisiplinan masyarakat sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Di sekolah guru menjadi teladan terbaik untuk kontinuitas 5M ini, dan di rumah orang tua menggantikan peran tersebut untuk para anaknya. Jikalau program vaksinasi bagi guru, anak didik maupun masyarakat belum maksimal, maka disiplin menjaga protokol kesehatan menjadi keniscayaan. Hal ini agar keberlangsungan PTM tidak menimbulkan klaster covid-19 baru serta ada garansi ketenangan para stakeholder sekolah ketika PTM diterapkan. Semoga kedisiplinan 5M ini menjadi penekan laju pandemi hingga berakhir dan bumi Indonesia semakin membaik. Tabik. l

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)