Setjen DPR Terus Upayakan Keterbukaan Parlemen

Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat yang ditandai dengan transformasi digital dan pengembangan data yang sangat tinggi, membuat modernisasi sistem informasi dan kemudahan akses saluran komunikasi untuk publik serta tata kelola data parlemen sangat esensial dalam keterbukaan parlemen.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar (dua dari kanan) usai membuka secara resmi Forum Bakohumas DPR RI

Sektretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan keterbukaan parlemen berupa pelayanan informasi yang akurat, terintegrasi, konsisten, efektif, efisien menjadi kunci dalam membina interaksi yang kondusif antara parlemen dengan masyarakat. Sebab, interaksi yang kondusif tersebut, menurut Indra merupakan sebuah kebutuhan sejalan dengan tren penggunaan media komunikasi.

Untuk itu, Indra menekankan penggunaan teknologi informasi, keterbukaan akses informasi dan penguatan fungsi representasi dengan membuka akses seluas-luasnya dengan elemen masyarakat, merupakan fokus utama dalam mewujudkan parlemen modern.

“Semangat DPR RI untuk mewujudkan keterbukaan parlemen adalah merupakan upaya untuk memenuhi hak digital publik dan sekaligus menjalankan amanat IPU atau Inter-Parliamentary Union dalam mempromosikan parlemen yang demokratis di setiap negara,” ujar Indra saat membuka Seminar Bakohumas dengan tema ‘Sejauh Mana Keterbukaan Parlemen di Indonesia’.

Dalam amanat IPU, lanjut Indra, untuk mempromosikan parlemen yang demokratis, ada lima nilai dasar yang harus diperhatikan oleh setiap parlemen di dunia. Diantaranya adalah parlemen harus dapat merepresentasikan keberagaman sosial dan politik di masyarakat termasuk perempuan dan pemuda, parlemen harus terbuka dan transparan dalam bekerja.

Parlemen harus dapat diakses oleh media dan masyarakat, parlemen harus akuntabel kepada masyarakat yang diwakilinya, dan parlemen harus efektif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. “Sejalan dengan hal tersebut DPR juga telah mendeklarasikan partisipasi parlemen Indonesia dalam inisiatif parlemen terbuka atau Open Parliament tanggal 29 Agustus 2018 yang dicetuskan oleh berbagai organisasi internasional seperti Open Government Partnership, Inter-Parliamentary Union dan Open Parliament Network,” jelasnya.

Untuk mewujudkan keterbukaan parlemen atau Open Parliament Indonesia (OPI) tersebut, tambah Indra, DPR RI telah menyusun rencana aksi parlemen terbuka yang berfokus untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi parlemen dan legislasi, partisipasi publik dalam proses parlemen dan legislasi, serta pemanfaatan dan penguatan inovasi dan teknologi penunjang parlemen melalui penguatan institusi dan kapasitas di dalamnya.

“Seperti saat ini Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah memiliki regulasi mengenai Sistem Manajemen Satu Data di Setjen DPR yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memberikan kemudahan pada Anggota DPR dan masyarakat dalam mendapatkan data dan informasi,” imbuhnya.

Selain itu, Setjen DPR RI juga telah menetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIK) 2020-2024, sebagai panduan dalam mengoptimalkan pengelolaan IT berbasis digital dan mengintegrasikan pengelolaannya. “Apalagi hingga awal tahun 2022 ini, Setjen DPR RI telah memiliki 120 Aplikasi Sistem Informasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan layanan administrasi, persidangan, dan keahlian kepada Anggota Dewan,” urai Indra.

Dalam waktu dekat bahkan, DPR RI akan memiliki big data yang digunakan untuk sebesar-besarnya pelaksanaan fungsi representasi DPR RI dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mempercepat terwujudnya DPR RI sebagai parlemen modern. Setjen DPR RI, kata Indra, juga secara optimal mendukung Pusat Data Analitik di DPR RI yang diharapkan mampu mengelola data-data yang dimiliki saat ini.

“Keseriusan Sekretariat Jenderal dalam mendorong perwujudan keterbukaan parlemen setidaknya bisa ditunjukkan dari diterimanya Anugerah Keterbukaan Publik dari Komisi Informasi Pusat sebagai badan publik informatif,” imbuhnya. Predikat yang diperoleh DPR RI tersebut, mendapatkan apresiasi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta selaku Ketua Umum Bakohumas, Usman Kansong. Ia menyebut, di tengah tuntutan masyarakat atas transparansi yang tinggi, maka lembaga parlemen tentu harus segera meningkatkan akuntabilitas dan efektivitasnya. •bia/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)