Serius Perhatikan Masalah PMK

Sejumlah hewan ternak di Jawa Timur yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menembus angka ratusan hingga puluhan ribu ekor telah mati. Hal ini tentu menjadi perhatian serius oleh Komisi IV DPR RI dalam kunjungankerjanyake sejumlah daerah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat pertemuan dengan Bupati Klaten beserta jajaran

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta agar pemberian vaksin terhadap hewan ternak agar dipercepat. Untuk memenuhi kebutuhan vaksin terhadap hewan ternak, Sudin mendesak agar kementerian terkait melakukan refocusing anggaran atau menggunakan anggaran yang belum terpakai untuk pembelian vaksin hewan ternak, mengingat hewan ternak yang menjadi korban PMK telah mencapai pulihan dan tersebar luas.

“Uang yang belum terpakai gunakan dulu untuk pembelian vaksin, ada Rp100 miliar dari Eselon I untuk beli vaksin sementara di PKH ada Rp80 miliar sudah diputuskan untuk beli vaksin,” ungkap Sudin usai mengunjungi Pusat Veteriner Farma, Surabaya, Jawa Timur, Jumat pertengahan Juni ini.

“Sementara vaksin belum ada, bantu dengan menyiapkan obat-obatan, antibiotik, vitamin dan disinfektan karena yang belum terkena PMK harus diberi vitamin agar tetap kuat, jangan sampai kena, yang kedua kandang harus disemprot disinfektan. Ini yang paling penting,” sambung Sudin.

Lebih lanjut, Sudin sampaikan bahwa menurut informasi anggaran refocusing Rp100 miliar belum digunakan karena belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. “Ayo kita sama-sama bicara dengan Dirjen Anggaran, supaya anggaran ini bisa cepat turun, karena kan memang Kementerian Pertanian terbatas anggaranya,” ujar Sudin.

“Bantu segera vitamin, obat-obatan, disinfektan dan juga vaksin karena kalau tidak ada vaksin sudah tidak mungkin lagi. Haru gerak cepat, tidak boleh nanti atau besok-besok lagi. Bahkan, kemarin kita minta agar ditambah anggaran untuk penanganan PMK ini karena dikhawatirkan akan menjangkit seluruh Indonesia,” tambahnya.

Gencarkan Sosialisasi Penanganan PMK

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti masih minimnya informasi ke daerah terkait cara penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sudah menjangkiti hewan ternak di beberapa wilayah Indonesia, khususnya alokasi anggaran penanganan PMK.

Menurutnya masih banyak kepala daerah yang belum paham untuk mengalokasikan anggaran penanganan PMK. Ia mendorong pemerintah pusat perlu lebih intensif dalam mensosialisasikan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tentang dukungan dan antisipasi wabah PMK pada ternak, dimana salah satu poinnya adalah pendanaan untuk pengendalian dan penanggulangan wabah ini dianggarkan dalam APBD.

“Penanganan penganggaran di kabupaten/kota pemerintah daerah (masih minim), karena ini kejadian luar biasa yang tidak terprediksikan. Perlu ada penanganan pembiayaan meskipun sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk mempersilakan pimpinan daerah menangani kasus PMK ini dengan penganggaran yang ada di daerah itu sendiri,” ujar Anggia saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Bupati Kabupaten Klaten beserta jajaran rangka menjaga pasokan sapi, khususnya menghadapi hari Raya Idul Adha di Klaten, Jawa Tengah.

 

Selain anggaran penanganan PMK, politisi Fraksi PKB ini juga menilai perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terkait dengan pembatasan pemotongan hewan di Hari Raya Idul Adha nanti. Anggia mengatakan pemerintah harus memastikan dan melakukan kontrol kepada masyarakat dalam memotong hewan di Hari Raya Kurban nanti telah sesuai dengan syariat dimana hewan yang disembelih dalam kondisi sehat.

“Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah punya fatwa. Dan ini juga penting untuk disosialisasikan oleh pemerintah daerah bahwa pembatasan pemotongan itu menjadi sangat penting. Hewan kurban yang sehat boleh dikurbankan, jika tidak sehat kan memang syariat islamnya tidak boleh di kurbankan,” tutup legislator dapil Jawa Timur VI itu.

Konservasi Penyu Harus Diperhatikan secara Khusus

Anggota komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, konservasi sumber daya alam yang berada di Pantai Serangan terutama penyu sudah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu semua pihak harus memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan, mengingat jika di biarkan dan berjuang sendirian jelas tidak akan mampu. “Kalau kami melihat tadi di lapangan masalah penyelamatan dan konservasi penyu memang kondisinya cukup memprihatinkan dari sisi pembiayaan, pemeliharaan kemudian juga dari sisi bangunan dan gedung penangkaran penyu yang sudah mulai rapuh, ini perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama dari kita komisi IV DPR RI,” tegas I Made Urip usai meninjau Turtle Conservation and Educatoin Center (TCEC) di Pantai Serangan, Kota Denpasar, Bali.

Made Urip menjelaskan, ekonomi Bali bergantung pada sektor pariwisata dan hantaman pandemi covid-19 sempat membuat perekonomian Bali kolaps. Maka dari itu perlu perjuangan bersama-sama oleh semua pihak untuk terutama dari sisi penguatan modal yang berpihak pada konservasi dan penyelamatan penyu.

Di sisi lain Made juga menilai, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung dari laut sudah cukup bagus. Dimana kerja konkret di lapangan perlu dilanjutkan, terutama masyarakat diberikan tentang pendidikan pelatihan bagaimana cara mengelola sumber laut yang baik yang dapat menghasilkan produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. •skr,pdt,afr/es

 

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip bertukar cendera mata dengan pengelola TCEC di Denpasar, Bali.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)