Serap Aspirasi Terkait Revisi UU Narkotika

Komisi III DPR RI mendengarkan masukan dari berbagai stakeholder terkait revisi UU Narkotika. Hal ini sebagai respon atas upaya pemerintah yang mengajukan perubahan terhadap UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI berfoto bersama dengan para mitra di Mapolda Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan, perlu pendalaman secara komprehensif terkait kriteria dan sarana untuk klasifikasi yang tepat terhadap pemberian sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Penyalahguna, menurut saran berbagai pihak, yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat dikategorikan sebagai pengguna murni dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan rehabilitasi sejalan dengan upaya restoratif.

“Walaupun Indonesia telah memiliki UU Narkotika, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika justru meningkat. Dari berbagai masukan, terdapat rencana arah kebijakan Anti-Narkoba antara lain klasifikasi yang tepat terhadap pemberian Sanksi Pidana bagi Penyalahguna,” terang Pangeran di Mapolda Aceh, Akhir Juni lalu.

Penyalahguna yang telah memenuhi kriteria tertentu, sambung Pangeran, dapat dikategorikan sebagai pengguna murni, dikenakan penjatuhan pidana berupa tindakan rehabilitasi, sejalan dengan upaya restoratif. Selain itu, diperlukan mekanisme asesmen melalui sebuah Tim Asesmen Terpadu yang sinergis, harmonis, profesional, dan akuntabel serta bertujuan mengutamakan pendekatan rehabilitatif.

“Maka mencermati hal tersebut perlu dilakukan pengkajian yang seksama dengan menerima masukan berbagai pihak khususnya di Aceh untuk semakin memperkaya ruang lingkup kajian maupun terhadap efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba,” tandasnya.

Upaya Perbaiki Aturan Penyalahgunaan Narkotika

Di Mapolda Jawa Barat, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan perlu adanya perbakan tata kelola manajemen yang berkaitan dengan zat psikoaktif.

“Contohnya kalau sekarang ini teman-teman penegak hukum merasakan penentuan suatu zat psikoakfif oleh Kementerian Kesehatan itu lama, seperti inilah yang nanti harus kita perbaiki dan kita tentukan dalam UU Narkotika yang baru,” ujar Arsul.

Selanjutnya, kata Arsul, politik hukum terkait penyalahgunaan narkotika harus diperjelas “Kalau politik hukumnya itu dalam rangka juga mengatasi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, meletakkan rehabilitasi tentu melalui proses hukum tertentu harus jelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda bagi penegak hukum yang akhirnya menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” terang Arsul.

Dirinya berharap, dalam pembahasan RUU Narkotika ini dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga tujuan utama yaitu mengatasi over kapasitas lapas bisa terwujud. Mengingat, kurang dari 70 persen penghuni lapas di seluruh Indonesia adalah mereka yang tersangkut kasus narkotika.

Tindak Tegas Pelaku Illegal Mining

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding juga menyoroti pertambangan liar di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang kini turut menjadi perhatian seluruh dunia. Mengingat melimpahnya tambang nikel di Sultra tak menutup kemungkinan terjadi permasalahan di dalamnya. Beberapa permasalahan disoroti Suding diantaranya tumpang tindih lahan, permainan penggantian IUP hingga pemain-pemain koridor di hutan lindung.

“Kita mendorong Polda Sulawesi Tenggara agar betul-betul dapat mengantisipasi hal-hal seperti ini, untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang muncul di lapangan terkait dengan masalah illegal mining ya. Karena ini adalah menyangkut sumber daya alam kita, kekayaan alam kita yang pemanfaatannya untuk bangsa negara dan rakyat. Jangan sampai rakyat Sulawesi Tenggara jadi penonton ya, tapi mereka dari luar yang menguasai dan bermain di sektor-sektor illegal mining dan sebagainya, dan tidak ada penindakan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” tegas Suding di Mapolda Sultra.

Dirinya juga meminta Kapolda dan Kajati Sultra untuk menindak tegas oknum-oknum perorangan maupun perusahaan yang terbukti bermain menggunakan dokumen terbang, dimana terdapat dokumennya, namun bermain di lahan koridor yang tidak memiliki IUP, dan menggali lahannya. Dirinya meminta hal ini dapat segera ditertibkan tanpa pandang bulu.

“Saya kira ini semua perlu ditertibkan ya, perlu ditertibkan oleh aparat penegak hukum kita. Jangan karena persoalan teman, kemudian banyak telepon masuk kiri-kanan, karena ini kan pemain-pemain tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tapi dari luar juga,” tandasnya.

Terakhir, politisi PAN ini juga menghargai dan mengapresiasi kinerja Kejati Sultra terkait persoalan illegal mining ini, dimana dirinya meminta Kejati Sultra untuk tidak hanya menyangkut masalah perbuatan melawan hukum tindak pidananya saja yang ditindak hukum, melainkan menyangkut persoalan Tindak Pidana Pencucian Uangnya juga harus diikuti dan diselesaikan.

“Kita dorong menyangkut masalah TPPU-nya ya tindak pidana pencucian uangnya ya follow the money ini perlu ya follow the asset dan sebagainya itu perlu dikejar supaya itu memberikan efek jera,” pesan Suding. •pun,es,ndy/es

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin saat pertemuan di Mapolda Sultra.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)