Serap Aspirasi RUU Praktik Psikologi dari Akademisi

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi menyerap aspirasi dari beberapa civitas akademika di antaranya Universitas Brawijaya di Malang dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. 

 
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI foto bersama akademisi Universitas Brawijaya, di Malang, Jawa Timur. Foto: Kresno/nvl

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menginginkan RUU Praktik Psikologi melampaui berbagai masalah yang ada selama ini. Untuk itu, Tim Panja menghimpun sebanyak-banyaknya pandangan dan masukan dari berbagai pihak, agar RUU ini komprehensif sebelum ditetapkan menjadi UU. 

“Di saat yang sama ada juga yang di wilayah nonteknis, nonklinis yang ingin RUU ini bisa memayungi semuanya. Karena itu sekali lagi, RUU Praktik Psikologi ini akan bermakna kalau konseling sivitasnya bisa terjadi, merangkul semua pihak dan secara operasional di lapangan terjadi harmoni, terjadi keseragaman teman-teman yang menjadi bagian dari stakeholder psikologi ini,” jelas Huda saat memimpin pertemuan dengan sivitas akademika Universitas Brawijaya (Unbraw), di Malang, Jawa Timur, baru-baru ini.

Ada sejumlah rekomendasi yang didapat menyangkut kelembagaan psikologi, mengingat bidang ini sudah terintegrasi dengan kementerian tertentu dan memiliki regulasi.

Untuk syarat dan prasyarat untuk membuka praktik, menurut politisi fraksi PKB tersebut, hal ini menjadi bagian yang diatur secara substantif melalui RUU Praktik Psikologi. Termasuk di pentingnya kehadiran pemerintah yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan psikologi pada level pendidikan berbagai jenjang bisa tertuntaskan dengan baik. 

“Panja masih punya PR untuk duduk bersama dengan para stakeholder terkait dengan psikologi ini, karena sudah ada yang berjalan, existing, dan sudah ada payung hukumnya, ada regulasi baru yang semoga tidak saling tumpang tindih dan tidak menjadi parsial. Semangatnya adalah komprehensif, untuk menuju ke sana nanti beberapa substansi masalah yang belum ada titik temunya, nanti kita duduk bersama dengan berbagai pihak,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Jembatani Profesi Psikologi 

 
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Kresno/nvl

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, tujuan pembahasan RUU Praktik Psikologi salah satunya untuk menjembatani profesi-profesi psikologi, dan agar tidak berbenturan dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. 

“Komisi X membahas bagaimana (Psikolog) ada suatu kelembagaan, sebagaimana profesi lain itu dijembatani, karena sebelumnya ada profesi psikologi yang sudah diakomodasi di UU Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, bagaimana supaya UU ini tidak berbenturan dengan UU tersebut, tetapi juga tidak meninggalkan sama sekali. Jadi kita harus mengakomodasi semua dan disinkronisasi tentang kelembagaan tersebut,” ujar Fikri. 

Menurutnya, UU ini dibentuk supaya ada kompetensi dan kejelasan, agar tidak ada psikolog ‘abal-abal’ dan nantinya akan ada yang menilai, mengevaluasi dan memberikan sertifikasi, dan UU ini akan mengatur lembaga-lembaganya yang nanti akan disimulasikan terlebih dahulu. 

“Profesi psikologi ini banyak, ada psikologi forensik, pendidikan, klinis dan seterusnya, yang diatur UU barangkali baru 1 yaitu Psikologi Klinis dan itu diatur di UU Kesehatan dan Kesehatan Jiwa, bukan berarti psikologi yang lain seperti forensik dan sebagainya tidak baik atau tidak legal, mereka juga harus dilindungi. Maka itulah urgensi UU ini muncul, supaya seluruh bidang psikologi ini semua itu legal standing-nya sesuai dengan UU,” ujar Fikri. 

UU Praktik Psikologi ini, menurut Fikri banyak direspon positif oleh sejumlah pihak, karena sebelumnya tidak ada yang memberikan kejelasan atau legal standing kepada profesi psikologi, terutama legalitas praktik psikologi mereka, yang nantinya status mereka bisa sebagai asisten psikologi, sebagai psikolog dan sebagainya.

RUU Praktik Psikologi Beri Kepastian Hukum

 
Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bertukar cinndera mata dengan rektor UGM Panut Mulyono. Foto: Oji/nvl

Sementara itu dari Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, RUU Praktik Psikologi telah masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini akan dibahas  bersama pemerintah meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,  serta Kementerian Hukum dan HAM. 

Di hadapan para akademisi Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta, Dede mengungkapkan, sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, Komisi X DPR RI berupaya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak. 

“Psikologi saat ini menjadi persoalan dan isu penting salah satunya di media sosial. Sebab banyak orang yang tidak punya latar belakang psikologi tapi mengaku mampu memberikan materi terkait psikologi. Kami mohon masukan komprehensif terkait RUU Praktik Psikologi ini,” tandas Dede Yusuf. 

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa ruh dari RUU Praktik Psikologi ini adalah bagaimana perlindungan terhadap konsumen (masyarakat) itu adalah suatu hal yang paling penting. Psikolog yang melakukan praktik juga mendapat perlindungan sebagaimana profesi lainnya. Dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi profesi yang berwenang dalam penyelenggaraan praktik psikologi. 

“Jangan sampai terjadi maaf ‘kebohongan-kebohongan’ yang mengaku-ngaku sebagai psikolog, tapi nyatanya tidak ada background pendidikan psikologi. Maka diperlukan aturan dan kejelasan mengenai praktik psikologi ini,” tukas legislator dapil Jawa Barat II itu. l  eno,oji/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)